WARTANUSA.ID – Pemerintah Turki kembali mempertunjukkan tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi selama akhir pekan kemarin, memberhentikan sekitar 4.000 pejabat publik, memblokir akses ke Wikipedia dan melarang acara pencarian pasangan di televisi. Sebanyak 3.974 pegawai negeri sipil dipecat pada hari Sabtu dari beberapa kementerian, badan peradilan, serta 45 kelompok masyarakat sipil dan klinik kesehatan ditutup secara paksa. Pemecatan tersebut berarti sudah sekitar 140.000 orang yang telah dipecat dari sektor pemerintahan dan swasta, serta lebih dari 1.500 ormas ditutup, sejak kudeta gagal yang terjadi tahun lalu.
Kejadian ini mengakhiri harapan pihak oposisi kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk dapat meredakan tindakan yang tergolong brutal tersebut dan memulai membangun konsensus nasional yang lebih besar, setelah kemenangannya dalam referendum baru-baru ini yang membuat posisi Presiden mendapatkan kekuasaan yang lebih luas. Sebaliknya, Erdogan sejak referendum tersebut, dan sebelum hari Sabtu, polisi telah menahan lebih dari 1.000 pekerja dan menangguhkan 9.000 orang yang lain, dengan tuduhan memiliki hubungan dengan kelompok beraliran Islam yang didirikan oleh ulama yang sedang melarikan diri di Amerika Serikat, Fethullah Gulen.
Kelompok tersebut pernah bekerja sama dengan Erdogan dan disebut-sebut membantunya untuk mendapatkan posisi Perdana Mentri untuk pertama kali, namun sekarang dituding oleh pemerintah sebagai dalang usaha kudeta yang gagal dengan tujuan untuk menggulingkannya pada bulan Juli tahun kemarin. Orang-orang yang ditahan pada hari Sabtu juga dituduh memiliki hubungan dengan Gulen.
Pengguna internet Turki juga terbangun pada hari Sabtu dengan keadaan dimana mereka tidak lagi memiliki akses ke Wikipedia, ensiklopedia online gratis. Tidak dijelaskan secara detail mengapa Wikipedia menjadi sasaran larangan Pemerintah Turki, namun larangan tersebut bukan merupakan tindakan terbaru melawan kebebasan berekspresi di Turki. Lebih dari 150 kantor berita telah ditutup dengan dekrit Presiden sejak Juli 2016.
Pemerintah Turki membenarkan penutupan akses tersebut dengan mengklaim bahwa artikel yang ada di situs tersebut merupakan “kampanye kotor melawan Turki di dunia internasional,” menurut sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Anadolu Agency, kantor berita milik negara. Larangan tersebut menyusul penolakan Wikipedia untuk menghapus konten yang oleh pemerintah Turki dianggap ofensif.
Sementara itu Jimmy Wales, pendiri Wikipedia, mengkritik keputusan Pemerintah Turki melalui cuitan di Twitter. “Akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia” tulisnya. “Raykat Turki saya akan selalu berdiri bersamamu untuk memperjuangkan hak ini.” [RZ]
