Kami mempertanyakan alasan pemerintah yang memutuskan untuk mengimpor beras sebesar 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Menurut kami alasan Menteri Perdagangan yang mengatakan bahwa kebijakan impor beras bertujuan untuk menstabilkan harga pasar, dan alasan lainnya yaitu untuk keperluan restoran dan hotel-hotel mewah karena beras yang di impor tersebut merupakan beras khusus bukan beras yang di produksi oleh petani.
Menurut saya alasan tersebut sangat ambigu dan terkesan dibuat-buat, sebab antara menstabilkan harga dan untuk supply kebutuhan hotel tidak ada hubungannya sama sekali, oleh karena itu kami mencurigai ada tujuan lain dibalik rencana impor beras 500.000 ton tersebut.
Baru-baru ini Menteri Pertanian Amran mengatakan bahwa Indonesia sedang surplus beras dan akan mencapai puncaknya di bulan Februari 2018, jika demikian mengapa tiba-tiba Menteri Perdagangan yang di Engiharso mengatakan akan impor beras 500.000 ton? Ini tandanya pemerintah tidak konsisten, Menteri yang satu dengan yang Menteri yang lain tidak sinkron dalam memberikan pernyataan ataupun mengeluarkan kebijakan. Jadi wajar jika pada akhirnya masyarakat mencurigai bahwa ada yang tidak beres dengan pemerintahan Jokowi. Apalagi selama ini kita ketahui ada mafia mafia pangan yang hingga saat ini tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu kami mengharapkan agar KPK proaktif mengawasi rencana impor pangan yang akan dilakukan oleh Perusahaan.
Perdagangan Indonesia dari hulu hingga Hilir. Berapa sebenarnya harga pasaran pembelian beras dari Vietnam atau Thailand dalam kuantiti besar? Berapa biaya impor dari pengangkutan bongkar muat dan kepabeanan dalam rangka impor beras tersebut? Jangan sampai terjadi mark up biaya dalam proses importasi beras tersebut.
Salam Pribumi Indonesia
Bastian P Simanjuntak
Presiden GEPRINDO
Gerakan Pribumi Indonesia
