Rohul – Deklarasi Anti Money Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 bersama Kapolda Riau, Komisioner Bawaslu RI M.Afifuddin, Ketua Bawaslu Riau Rusdi Rusdan, Komisioner Bawaslu Riau Nugroho Noto Susanto dan Pjs Bupati Rokan Hulu yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Kamis (3/12/2020) bertempat di Taman Kota Pasirpengaraian.
Turut hadir dalam Deklarasi Anti Money Politik ini Paslon No Urut 1 ( H.Hamulian dan M.Sahril Topan), Paslon No 2 ( H.Sukiman dan H.Indra Gunawan), dan Paslon No 3 ( Ir.H.Hafits Syukri, MM dan H.Erizal, ST).
Selain daripada itu turut juga hadir Ketua KPU Rokan Hulu, Ketua Bawaslu Rokan Hulu, Kapolres Rohul, Dandim 0313 KPR yang diwakilkan oleh Danramil Rambah, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Serta perwakilan dari Ormas yang ada di Kab.Rokan Hulu.
Dalam pelaksanaan Deklarasi Anti Money Politik ini tidak lepas dari penerapan Protokol Kesehatan dengan menerapkan 3M ( memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun).
Deklarasi ini ditandai juga dengan dilakukannya penandatanganan anti Money Politik oleh Kapolres Rohul, Ketua KPU Rohul, Ketua Bawaslu Rohul serta juga oleh Ketiga Paslon yang berkompetisi pada Pilkada serentak tahun 2020 ini.
Sekretaris Daerah Rokan Hulu H.Abdul Haris, S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan semoga setelah dilaksanakan deklarasi Anti Money politik ini, Kab.Rokan Hulu pada Pilkada Serentak ini benar-benar terlepas dari money politik.
Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadiran Pjs Bupati Rohul yang mana sedang mengikuti kegiatan di Luar Daerah.
Dilanjutkan Komisioner Bawaslu Riau Rusdi Rusdan dalam sambutannya mengatakan bahwa pada hari kemaren telah melepaskan tim patroli anti Money politik secara serentak di Provinsi Riau.
“Kegiatan ini merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam mengantisipasi terjadinya Politik Uang, sebelum nya memang sudah pernah di lakukan pada Pilkada sebelumnya namun tidak se signifikan saat sekarang ini” ujarnya.
Di Kab.Rokan Hulu telah dipersiapkan 50 unit Mobil untuk melakukan patroli hingga saat pencoblosan nanti yang pada hari ini sudah mulai berpatroli demi mencegah terjadinya penyebaran Politik Uang di Kab.Rokan Hulu.
Kapolda Riau Agung Setia Imam Efendi juga menyampaikan money politik ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang harus di hindari, mari upayakan memberikan pandangan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik bukan dengan cara politik uang.
“Marilah rebut hati masyarakat dengan program yang menjamin kedepan demi kesejahteraan masyarakat sehingga mau memilih pada 9 Desember nanti” ungkap kapolda
Sementara Bawaslu RI M.Afifudin dalam sambutannya Politik Uang harus disepakati sebagai racunnya demokrasi. Karena itu penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat harus menghindari terlibat dalam politik uang.
“Kepada masyarakat terus diingatkan bahwa menerima politik uang akan membuat sengsara kedepannya, Terhadap penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu sudah banyak yang dipecat oleh DKPP karena uang. Yang tertinggi penyelenggara diberhentikan DKPP karena uang dan asusila,” ungkapnya.
Afif mengatakan pelaksanaan pilkada saat ini berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Pilkada kali ini berlangsung dalam kondisi pandemi covid.
“Pengawasan pilkada yang dilakukan Bawaslu juga bertambah. Kalau dulu yang diawasi hanya tahapan saja, sekarang yang diawasi juga soal kepatuhan penyelenggara melaksanakan protokol kesehatan” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan Patroli Ronda Pengawasan Anti Money politik yang dilepas langsung oleh Kapolda Riau didampingi Ketua Bawaslu RI serta Ketiga Paslon, menuju kantor Panwascam Rambah dan dilanjutkan menuju PKD dan Zhe Cafe guna membagikan Selebaran Anti Money politik. ( Masril ).
