
Wartanusa.id – Indonesia akan segera memiliki Badan Siber Nasional yang memang sudah lama direncanakan di era Presiden joko Widodo. Peresmian Badan Siber Nasional (Basinas) hanya tinggal menunggu keputusan presiden yang akan mengatur tugas pokok dan funsi dari badan yang akan menanggulangi kejahatan cyber di Indonesia ini.
Marsekal Pertama Sigit Priyono, Asisten Deputi II Bidang Koordinator Telekomunikasi, Informatika, dan Informasi Deputi VII Kemenko Polhukam mengatakan proses untuk pembentukan Badan SIber Nasional sudah hampir rampung termasuk sinkronisasi peraturan dan koordinasi antar divisi cyber dalam pemerintahan.
“Kejahatan cyber meliputi berbagai dimensi, jadi kami akan mencari opsi terbaik yang dapat mengkoordinasikan semua aspek, termasuk badan-badan atau departemen yang sudah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Hal-hal lain yang berkaitan dengan perencanaan sudah selesai dan sekarang kami sedang menunggu peraturan presiden,” ujar Sigit.
Marsekal Sigit Priyono mengatakan semula pemerintah berencana akan meresmikan Basinas pada bulan Januari tahun ini.
Alasan pemerintah menunda peresmian adalah keterbatasan anggaran, peraturan pembatasan menciptakan organisasi baru dan kesulitan yang berhubungan dengan perekrutan PNS.
Menurut Sigit, sebelumnya Menkopolhukan berencana menggabungkan Basinas dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Pada hari Rabu (8/2), Menkopolhukam Wiranto sempat mengatakan embrio BSN adalah Lemsaneg. Hal itu menurutnya untuk efisiensi anggaran.
“Lembaga yg ditunjuk sebagai embrio Basinas adalah badan (Lembaga) Sandi Negara (supaya ada efisiensi. Jadi sudah ada kantor, sudah ada orang, sudah ada alat, tinggal kita tingkatkan,” ujar Wiranto saat bertemu dengan sejumlah awak media.
Wiranto menegaskan bahwa Basinas akan diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sementara itu, Mentan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan adanya puluhan ahli Internet dan teknologi informasi atau information technology (IT) untuk membantu tugas Badan Cyber Nasional.
Para ahli IT pun akan mendukung lembaga cyber yang sudah aktif di Kementerian Pertahanan. Menurut Ryamizard, ada Cyber Defense yang menangani pertahanan negara dari ancaman cyber dari luar. “Dulu kita tahu (ada ancaman) saja, tapi tak bisa serang, sekarang kita bisa,” ungkap Ryamizard.
(as)















