Wartanusa.id – Listrik kini sudah menjadi kebutuhan dasar hidup manusia. Ketika pasokan listrik seringkali mengalami gangguan, tak bisa dipungkiri kegiatan harian menjadi terhenti dan pekerjaan pun menjadi terhambat. Persoalan listrik yang seringkali terputus kerap menjadi masalah. Belum lagi persoalan PLN yang seringkali menaikan tarif dasar listrik yang membuat geram pelanggannya.
Hal inilah yang kini tengah menjadi perdebatan di tanah serambi mekah, Aceh. Pasalnya, PLN setempat berencana menaikan tarif dasar listrik (TDL) yang mencapai hingga 46,5 persen. Rencana PLN tersebut pun langsung menuai protes dan kritik keras salah satunya dari LSM Gadjah Puteh.
Direktur Utama LSM Gadjah Puteh Sayed Zahirsyah Al Mahdaly mengatakan pada wartanusa.id bahwa kenaikan tarif dasar listrik tersebut belum dikaji secara menyeluruh. Dirinya juga meminta kepada Gubernur Provinsi Aceh untuk menolak dan tidak menandatangani persetujuan Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tersebut.
Menurut Sayed, Gubernur dan DPRA Aceh juga harus memperhatikan PP nomor 14 tahun 2012 pasal 41 ayat 2, bahwa kenaikan tarif listrik harus memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat.
“Jika Gubernur tetap menandatangani persetujuan kenaikan tarif listrik tersebut, berarti selain tidak mengindahkan amanat PP Nomor 14 tahun 2012, juga mencederai perasaan rakyat, dimana saat ini kondisi ekonominya sangat morat marit,” ujar Sayed.
Dirinya sangat menyayangkan pihak PLN yang tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang dirundung sangat sulit dimasa sekarang ini. Dan hal ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab Gadjah Puteh sebagai LSM yang memiliki peran kontrol sosial agar bisa memperjuangkan hak rakyat.
Direktur Eksekutif Gadjah Puteh itu menduga bahwa kenaikan TDL ini sangat semena-mena dan arogan, bahkan tidak manusiawi, rakyat dalam posisi lemah serta tidak ada pilihan lain, namun dikarenakan satu-satunya perusahaan pengelola listrik yang dipercaya republik ini adalah PLN, rakyat pasrah tapi tidak rela diperlakukan seperti ini.
“Dalam hal ini rakyat hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah SWT semoga kebijakan Gubernur dan DPRA berpihak terhadap mereka, tanpa mengabaikan realita kondisi ekonomi rakyat yang sangat memperihatinkan,” ujarnya.
