Menu

Mode Gelap
PWI Aceh Serahkan Bantuan Kepada Wartawan Korban Banjir Pekan Ini, Pagelaran Budaya Aceh Terpusat di Kota Langsa Proyek Jalan Alue Gadeng-Alue Punti di Kecamatan Birem Bayeun Mangkrak PPA Langsa Sosialisasi Penanganan KDRT Terdampar di Aceh, 230 Etnis Rohingya Butuh Tempat Penampungan

Jakarta · 23 Nov 2021 21:24 WIB ·

Gugatan Moeldoko Ditolak PTUN, Demokrat: Ini Kemenangan Rakyat atas Ridha Allah SWT


 Gugatan Moeldoko Ditolak PTUN, Demokrat: Ini Kemenangan Rakyat atas Ridha Allah SWT Perbesar

Wartanusa.id – Jakarta | Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

“Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ungkap Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, Selasa (23/11/2021).

Majelis Hukum menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebab perkara ini menyangkut internal parpol.

Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum.

Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.

Lanjut Hamdan, setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

“Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” pungkas Hamdan.

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

TNI/Polri di Langsa Apel Siaga Jelang Peringatan Milad GAM

2 Desember 2022 - 17:29 WIB

Tiga Siswi SMKN 2 Langsa Raih Juara 1 Tingkat Nasional Anugerah Kihajar 2022

1 Desember 2022 - 20:43 WIB

Ekowisata Hutan Mangrove Langsa Resmi Dibuka Kembali

30 November 2022 - 14:14 WIB

Foto : Kepala BPHL Aceh, Dr Mahyuddin serahkan berita acara pembuatan Koordinat kepada Direktur PT Pekola disaksikan Pj Wali Kota Langsa.

Wisata Mangrove Forest Park Langsa segera Dibuka Kembali

27 November 2022 - 20:11 WIB

Foto : Tower Mangrove, salah satu icon objek wisata Mangrove Forest Park Langsa.

Polres Langsa Ringkus Dua Pria Bawa Ganja Kering 10 Kg

25 November 2022 - 14:15 WIB

Mahasiswa STIM Banda Aceh Raih Mendali Perak di POMNAS Padang

22 November 2022 - 13:19 WIB

Trending di Aceh