Wartanusa.id – Langsa | Forum Pemuda Pemudi Peduli Kota Langsa (FOPISA) mendesak Komisi I DPRA dan Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali rekomendasi pergantian pejabat utama pada PTPN IV Regional 6 yang beroperasi di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.
Ketua FOPISA, Dely Novrizal, dalam keterangannya kepada media pada Ahad (15/06/2025), menyatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi dan analisis lapangan selama 18 bulan terakhir, kondisi perusahaan di bawah kepemimpinan saat ini justru menunjukkan tren yang sangat positif.
“Kami turun langsung ke lapangan, bertemu karyawan di sejumlah kebun dan unit produksi PTPN. Gaji dibayarkan tepat waktu, tidak ada keluhan berarti, bahkan para pekerja menyampaikan bahwa suasana kerja semakin membaik,” ujar Dely.
Dely menambahkan, tidak hanya dari sisi ketenagakerjaan, namun juga dari laporan produksi dan keuangan internal perusahaan, semuanya menunjukkan grafik peningkatan.
“Dalam pandangan kami, manajemen keuangan, produksi, dan SDM saat ini berjalan baik. Perusahaan yang mengalami peningkatan produksi dan laba, tentu tidak dikelola secara sembarangan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan dasar tuntutan pergantian HR PTPN yang dinilai tidak berdasar. “Jika sebuah perusahaan secara objektif menunjukkan kemajuan, maka patut dipertanyakan motif di balik tuntutan tersebut.
Kemudian, harus kita sadari, stabilitas manajemen yang baik sangat berdampak pada iklim kerja dan penyerapan tenaga kerja di kawasan ini,” sebut Dely.
Lebih jauh, FOPISA mengingatkan bahwa jika pergantian HR dilakukan tanpa pertimbangan objektif, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas internal perusahaan yang saat ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.
“Kami tidak ingin rekomendasi yang dikeluarkan justru menjadi batu sandungan bagi perusahaan yang tengah menunjukkan kinerja positif. Ini bukan hanya tentang satu orang, ini tentang dampaknya terhadap ribuan karyawan dan keluarganya,” tegas Dely.
Sebagai solusi, FOPISA juga mendorong agar pihak HR lebih memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengambilan kebijakan, serta melibatkan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) dalam setiap keputusan yang menyangkut kesejahteraan karyawan.
“Melibatkan SP-BUN akan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan pekerja dan memperkuat keharmonisan dalam hubungan industrial di lingkungan kerja,” tutup Dely.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan DPRA telah mengeluarkan surat dukungan dan rekomendasi perihal penggantian posisi Regional Head (RH), Senior Executive Vice President (SEVP) dan Senior Executive Vice President Business Support (SEVPBS) yang ditujukan kepada Direktur Utama Head Office PAM Co.
