Jambi – Usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional VIII TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Tahun 2017 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat(28/07), yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Gubernur Jambi, Zumi Zola,S.TP,MA mengemukakan bahwa dia akan menindaklanjuti apa yang dibahas dalam Rakornas tersebut.
Pemerintah Provinsi akan mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Jambi, terutama untuk menekan inflasi. Sambung Zola, walaupun laju tingkat inflasi di Provinsi Jambi dapat dikatakan cukup terkendali, namun dirinya menginginkan adanya penurunan terhadap inflasi tersebut.
Selain Gubernur beserta seluruh kepala daerah se-Indonesia, pembukaan Rakornas juga dihadiri oleh Gubernur BI Agus Martowardojo, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menseskab Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri terkait lainnya, Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendali Inflasi se Indonesia serta para undangan lainnya.
Tema Rakornas VIII TPID Tahun 2017 tersebut adalah “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat”.
“Tadi, sudah ada arahan dari Bapak Presiden, misalkan bagaimana kita bisa mengkonekkan semua daerah, kalau di Jambi berarti kabupaten/kota, jika di pasar ada satu komoditi yang tinggi, bisa tidak untuk dapat dikirimkan dari daerah yang harganya lebih murah dan lebih banyak, supaya harganya jadi turun,” papar Gubernur
Dengan Bank Indonesia, Pemprov bakal mengkaji bagaimana langkah-langkah untuk inflasi saat ini adalah 4,3 persen. Kenaikan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah listrik, tiket pesawat, kenaikan harga pupuk dan lainnya.
“Tadi menggunakan istilah siapa yang tanam apa, siapa yang butuh apa. Bisa tidak kita konekkan itu, ketika ada kenaikan di suatu daerah kita kirimkan,” tutur Zola.
“Yang kedua, saya ingin membahas dengan BI tersebut masalah harga karet dan harga sawit, tata niaganya itu seperti apa, bisa tidak kita intervensi. Kalau intervensi dalam bentuk apa, BI bisa bantu tidak. Ini yang akan kita kaji dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada solusinya, karena ini penting juga, pentingnya ketika kita memasukkan kedalam anggaran 2018 yang akan datang,” terang Zola.
“Seperti Kabupaten Bungo, tadi saya bicara dengan Pak Bupatinya, beliau sudah mau mengadakan peternakan sapi, dalam kajian sekarang ini sampai 3.000 ekor, awalnya 200 ekor. Saya dukung sekali, setiap kabupaten mau apa, jadi ada pemetaannya dan fungsinya. Kemarin saya dari Kerinci luar biasa juga bagusnya, tidak ada memasok atau mengimpor dari provinsi lain. Kerinci sudah surplus, berasnya, cabenya, bawangnya maupun kentangnya. Nah, kita menginginkan seperti itu, bisa ada di lain kabupaten/kota se Provinsi Jambi,” ungkap Zola seraya menambah poin poin tersebut menjadi bahasan bersama BI
Sebelumnya, Jokowi saat membuka Rakornas menyampaikan, kunci mengelola ekonomi baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di tingkat negara adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jokowi menekankan daerah dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi ke tingkat yang rendah. “Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menekan inflasi serendah-rendahnya,” kata Jokowi.
Presiden mengapresiasi kerja keras semua pihak terkait sehingga Indonesia mampu mempertahankan inflasi di level rendah. Menurutnya, capaian ini hasil kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (BI).
“Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Gubernur BI pada 2015 inflasi kita berada di angka 3,35%. Kemudian, di 2016 3,02% dan di kuartal satu 2017 berada pada angka kisaran 4%. Artinya kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah di negara kita. Ini berkat saudara semuanya yang tahu betul apa itu inflasi,” terang Jokowi.
Presiden menambahkan, bahwa kalau Inflasi terus ditekan, dirinya meyakini rakyat juga akan merasakan dampak positifnya. Jokowi juga mengingatkan, percuma pertumbuhan ekonomi, misalnya 6, tapi inflasinya 9, rakyat tekor.
“Rakyat menjangkau sebuah harga itu menjadi berat. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi misalnya 5 tetapi inflasinya berada pada angka 4 atau 3, rakyat enteng untuk menjangkau sebuah harga,” jelas Jokowi.
