Wartanusa.id – Langsa | Geurakan Bersama Rakyat Anti Korupsi (Geubrak) mengingatkan kepada PTPN IV Regional 6 yang beroperasi di Provinsi Aceh serta memiliki kantor administrasi di Kota Langsa jangan sok berkuasa dan bersikap imperialisme.
“Dengan wilayah terbentang dari Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa sampai Aceh Tamiang dengan menggunakan lahan kurang lebih 30.000 Hektar harusnya kehadiran PTPN IV Regional 6 dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, bukan malah sok berkuasa dan bersikap imperialisme,” tegas Inisiator Geubrak Wahyu Ramadana dalam siaran persnya kepada wartanusa.id, Selasa, (28/04/2026).
Seperti yang kita lihat baru baru ini di Kota Langsa pihak PTPN IV regional 6 telah mempolisikan masyarakat yang mengutip sawit sisa hasil panen (brondolan) hingga menjadi kegaduhan di tengah masyarakat.
Menurut info yang diterima ketika terjadi mediasi antara pemerintah Gampong sekitar PTPN IV Regional 6, pihak dari PTPN IV Regional 6 menyampaikan yang bahwasanya pihak mereka melalui mandor yang bersangkutan selalu memberikan pekerjaan harian kepada masyarakat sekitar dengan menjadi tukang potong rumput, tukang semprot dan lainnya akan tetapi masyarakat banyak yang tidak bersedia.
Akan tetapi ketika ditanyakan kepada masyarakat sekitar wilayah kerja mereka, masyarakat menjawab itu tidak ada sama sekali sehingga kami dapat menyimpulkan bahwasanya pihak PTPN IV Regional 6 tidak pro aktif kepada masyarakat setempat,” ujar Wahyu Ramadana.
Padahal jelas salah satu poin dalam UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pemberdayaan Daerah melalui Program TJSL menjelaskan secara operasional, perusahaan BUMN diwajibkan menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan lingkungan di sekitar wilayah operasional BUMN. Maka oleh itu, kita dapat menyimpulkan bahwasanya PTPN IV Regional 6 tidak menjalankan amanat UU dan melanggar peraturan.
Selain itu, masih banyak persoalan-persoalan lainnya yang terjadi di tubuh PTPN IV Regional 6 seperti sengketa lahan HGU dengan lahan masyarakat di beberapa wilayah kabupaten/Kota.
Kemudian mobil operasional yang menggunakan nomor kendaraan luar Aceh yang seharusnya pajak nomor kendaraan tersebut dapat masuk ke dalam pendapatan daerah kerjanya, belum lagi vendor serta pengadaan barang dan jasa banyak dikuasai oleh putra luar daerah Aceh serta belum lagi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkesan tertutup dan tidak transparan serta penyaluran nya tidak berdampak kepada masyarakat sekitar padahal jelas didalam UU sudah dijelaskan bagaimana tata kelolanya.
“Oleh karena itu, kita meminta kepada pihak PTPN IV Regional 6 untuk segera melakukan reformasi internal dan tidak lagi merugikan masyarakat dan kita dari GEUBRAK siap melakukan konsolidasi dengan anggota yang berada di Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa serta Tamiang untuk melakukan Silaturahmi terbuka didepan kantor administrasi PTPN IV Regional 6 jika pemangku jabatan PTPN IV Regional 6 masih menganggap diri nya dewa,” pungkas Wahyu Ramadana.
