Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sangat mendukung wacana pembentukan tim pencari fakta yang diusulkan masyarakat luas guna meluruskan segala bentuk kejanggalan yang mengganggu kelancaran proses pemilihan presiden 2019.
Menurut Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said, pihaknya selain mendukung wacana ini juga menyarankan agar tim yang nantinya akan bekerja mencari kejanggalan pemilu tersebut diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi dan independen dalam bekerja.
“Ketika ada civil society mengusulkan perlunya dibuat TPF (tim pencari fakta) kami menyambut sangat baik. Karena akan baik kalau tim itu diselenggarakan oleh pihak independen yang bisa diberi akses dalam mencari akses,” ujar Sudirman Said dalam diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Jumat 26 April 2019.
“Dengan senang hati kami akan mendukung tim ini. Kami ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak gagasan ini,” imbuhnya.
Sudirman juga mengungkapkan bahwa wacana pembentukan TPF tersebut sejuah ini sudah mendapat lampu hijau dari sejumlah lembaga yang terlibat dalam Pemilu 2019 seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bawaslu sudah mengamini. KPU walaupun belum kompak, tapi sejumlah komisionernya tidak keberatan. Ini demi rakyat, bangsa, negara yang harus segera dibangun. Dan ini juga cara terbaik untuk membuat cleaning house. Kalau tim ini terbentuk, bukan hanya lembaga pemilu terakreditasi, tapi seluruh pihak yang berpartisipassi,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Sudirman juga menegaskan bahwa upaya pembentukan wacana TPF ini tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan sementara perhitungan suara pemli 2019 yang saat ini masih berlangsung.
“Concern kita ini kepada berbagai pengembangan kecurangan yang cenderung mengarah ke terstruktur, sistemik dan massif. Dan ini tidak ada hubungan kita menang atau kalah. Ada yang bertanya 02 menang tapi kenapa ribut kecurangan? Itu dua hal yang berbeda, kecurangan iniharus kita address dan benahi, tangani karena kita ingin menjaga kualitas demokrasi kita,” tandas Mantan Menteri ESDM tersebut.
