Langsa | Terkait setoran pendapatan yang hanya Rp 6 juta per bulan diberikan oleh PT Pekola atas pengelolaan taman wisata Hutan Kota dan Hutan Mangrove ke kas daerah Pemko Langsa menuai pembicaraan hangat di masyarakat.
Hal ini tak terlepas dari soroton, Syamsul Bahri, SH yang akrab disapa Robert, salah seorang anggota DPR Kota Langsa kepada wartanusa.id, Selasa (10/12).
Ia menilai setoran tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran yang telah dibiayai oleh negara untuk pembangunan ke 2 objek wisata andalan di Kota Langsa tersebut.
“APBK yang di gunakan cukup besar, setoran per bulan cuma Rp 6 juta,” ungkap Robert.
Kemudian dia menjelaskan bahwa apabila kedua objek wisata itu menyetorkan hanya Rp 6 juta per bulan, berarti tiap bulannya masing-masing hanya Rp 3 juta setorannya kemudian apabila dibagi perhari hanya Rp 100 ribu yang disetorkan.
“Ini tidak masuk akal, meskipun diakhir tahun PT Pekola harus setor 10% dari keuntungan,” ujarnya.
Kembali Robert menambahkan, sementara kita berikan satu contoh di hutan kota bahwasanya terdapat banyak kios-kios yang disewakan yang apabila diambil ongkos sewa kiosnya saja sudah lebih dari Rp 3 juta per bulannya, belum lagi tiket masuk, wahana permainan dan lainnya.
“Untuk sewa kios di dalam itu aja uda berapa per bulannya, masak setorannya ke kas cuma Rp 3 juta,”
Oleh sebab itu, dia meminta evaluasi dan keterbukaan dalam pengelolaan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Langsa.
Apalagi setiap tahunnya Pemko Langsa selalu menganggarkan miliaran bahkan sampai puluhan miliar untuk pembangunan hutan mangrove dan hutan kota tapi apa yang didapat oleh Pemko Langsa.
“Ini harus segera di evaluasi kembali karna kita anggap setoran tersebut sungguh sangat tidak wajar.” Tutup Robert.
