Wartanusa.com – Rodrigo Durtete, seorang Presiden dari Filipina telah melihat dokumen – dokumen penting yang isinya cukup mengejutkan. Bagaimana tidak? Karena di dalam documen tersebut berisi beberapa daftar para pejabat pemerintah penting yang mana ternyata telah terlibat ke dalam perdagangan narkoba. Hal ini beliau beberkan dalam pidatonya di kamp pelatihan militer yang ada di kota San Miguel, di provinsi Bulacan, Manila Utara.
Bahkan, berdasarkan laporannya, sedikitnya ada sejumlah 1.000 pejabat public yang ternyata masuk ke dalam daftar mereka yang dicurigai telah menjalankan perdagangan narkoba oleh Presiden Filipina, yaitu Rodriguez Duterte. Yang paling menariknya lagi adalah, daftar yang dimaksudkan tersebut kabarnya termasuk pula dengan hakim, polisi, dan para pemimpin masyarakat setempat, dan juga para Walikota dan juga Gubernur.
Dalam pangkalan militer tersebut, Durtete pun menyatakakn akan segera memerangi terhadap adanya perdagangan narkoba sampai dengan pejabat public, yang tak lain akan ditujukan pula untuk semua masyarakat yang ada di Filipina. Daftar pejabat public yang telah dicurigai masuk ke dalam perdagangan narkoba tersebut telah disiarkan secara langsung dari tanggal 7 Agustus 2016 yang lalu. Namun, meskipun begitu, hal tersebut tetap saja cukup menarik sekali.
Bahkan, pada malam itu, Durtete pun dengan berani langsung menuding sejumlah 159 hakim, beserta polisi, dan juga pejabat public di balik adanya perdagangan narkoba yang ada di dalam negerinya, tanpa ada bukti – bukti sekalipun. Bahkan, beliau pun juga memerintahkan supaya pihaknya segera memecat para petugas kepolisian bila nantinya benar – benar terbukti telah membekingi adanya perdagangan narkoba.
Tidak hanya itu saja, kabarnya untuk siapapun itu, entah itu untuk para politikus yang sudah diperintahkan pengawalnya akan langsung ditarik, dan hakim yang melaporkan pihaknya pada Mahkamah Agung dalam 1×24 jam. Karena memang daftar sebelumnya sempat ada kesalahan, Maria Lourdes Sereno, sebagai Ketua Mahkamah Agung di Filipina telah memperlihatkan dalam surat terbuka ke Durtete yang mana hanya ada 4 hakim dari 7 nama yang sudah dilaporkan.
Dari 30 Juni 2016, dilaporkan ada sejumlah 3.000 orang yang tewas, dan hamper semuanya adalah polisi dan sisanya adalah preman yang telah diperangi oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte untuk memerangi perdagangan narkoba.
