Jakarta, wartanusa.id – Forum Warga Bersatu RW 002 Kelurahan Pondok Kopi mengadakan “SOSIALISASI PERDA No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi” di Balai Warga RT 003 RW 002 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur hari Senin (20/1/2020).
Acara Sosialisasi dihadiri Adi Kurnia Setiadi, SH., MH (Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra ), M.Ichwan Ridwan Boim (Penggiat Budaya Betawi), Ketua RT dan masyarakat RW 002 kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
Dalam sambutannya Adi Kurnia Setiadi, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pondok Kopi khususnya RW 002 yang telah hadir , dan pernah mendukungnya pada Pemilu 2019 lalu. Menjelaskan bahwa beliau akan menunaikan janji yang selama kampanye pemilu 2019 disampaikan. Pemilu 2019 telah selesai sekarang harus bersatu. Forum sosialisasi perda ini merupakan salah satu wadah tatap muka resmi selain reses dan merupakan hak konsitituen di daerah pemilihan. Pondok Kopi’ merupakan wilayah yang memiliki pupulasi masyarakat Betawi cukup besar, makanya wajar jika perlu dilakukan sosialisasi perda nomor 4 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
Bang Boim panggilan akrab M.I.Ridwan yang juga menjabat Ketua DPD Bamus Betawi Jakarta Utara dalam paparannya, menjelaskan bahwa “Perda Nomor 4 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi masih belom optimal disosialisasikan , masih banyak masyarakat yang belum faham bahkan belum mengetahui sama sekali tentang keberadaan perda tersebut. Padahal jika perda ini bisa dilaksanakan dan diterapkan pemerintah DKI maka Bang Boim yakin bahwa keberadaan budaya Betawi bukan hanya terjaga dan terpelihara dengan baik, tapi dapat berkembang dan mampu memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi masyarakat yang ada di Jakarta.
Masih banyak bangunan milik Pemda DKI yang belum ada ornamen khas Betawi atau ikon budaya Betawi sesuai pergub no.11 tahun 2017.
Masyarakat dapat berpartisipasi optimal mengembangkan kesenian dan usaha kuliner yang bisa di produksi dan bisa dijual kepada masyarakat yang difasilitasi pemerintah dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Pemerintah harus memiliki komitmen kuat melaksanakan dan menerapkan perda nomor 4 tahun 2015″. Berpendapat M. Ridwan di wawancarai. (M. Reza Pahlevi)
