Wartanusa.id – Banda Aceh | Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Muslimin Provinsi Aceh mengunjungi DPR Aceh memaparkan sederet persoalan di daerah yang perlu dikawal serius. Selasa (12/04/2022).
Kedatangan rombongan PW Pemuda Muslimin Aceh diterima oleh Plt Ketua DPRA Aceh Safaruddin, S.Sos, MSP diruang kerjanya.
Sembari memperkenalkan diri, Safaruddin menyampaikan terimakasih atas kunjungan PW pemuda Muslim Aceh.
Safaruddin mengatakan bahwa persoalan Aceh cukup banyak, menurutnya, Aceh tidak sedang dalam baik-baik saja. Persoalan Kesehatan seperti stunting, tingkat harapan hidup, persoalan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pendidikan perlu diperhatikan.
“Kami menyampaikan terimakasih atas kunjungannya PW Pemuda Muslim Aceh, karna Aceh butuh fikiran-fikiran segar dari anak muda. Saya sendiri boleh dibilang patron anak muda di Aceh, maka saya wajib untuk berkerja secara maksimal, sehingga para pemuda tidak diremehkan,” ujar Safaruddin mengawali diskusi.
Menyahuti diskusi, Ketua PW Pemuda Muslimin Aceh, Yulizar Kasma mengatakan bahwa pihaknya mendukung kelanjutan JKA sementara, tentu Pemerintah Aceh dan DPRA dapat mengawal pengalihan data dari Penerima Bantuan Iuaran (PBI) APBA/JKA ke PBI APBN/KIS.
Menurutnya, Program JKA merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat, karna pembiyaan kesehatan mereka dijamin oleh Negara. JKA ini awalnya mengusung model pembiyaan yang berbeda yaitu jaminan universal Health Coerage.
Disebutkan Yulizar, persoalan dari JKA saat ini adalah pembiayaan yang sangat besar jika dibandingkan pembiayaan JKA 2010 sebesar Rp. 241.9 M, 2011 Rp. 400 M, Rp. 419 M pada 2012, 2013 Rp. 419 M dengan kepesertaan 1.8 juta jiwa. Kurun waktu 19 bulan saat bermitra dengan askes mulai 1 juni 2010 s/d 31 desember 2011 telah melayani 2.812.862 kasus. Sejak tahun 2014 itu anggaran APBA untuk JKA Rp. 337.577.619.400 biaya pelayanan yang dibayar BPJS mencapai Rp. 734. 871. 532.757 dengan subsidi Rp. 397.293.913.367 lebih 100 % defisitnya. 2015 anggaran premi JKA Rp. 436.102.285.800 subsidi BPJS mencapai Rp. 305.421.994.797 hampir 90 % defisitnya. Mulai tahun 2017 – 2021 premi dari JKA naik mencapai 1 T lebih namun tetap defisit, hanya 2020 yang kelebihan sekitar Rp. 27.421.979.006.
“Dulu 400san Milyar kita lebih uang dan fasilitas pelayanan cukup banyak bisa didapat oleh Masyarakat, tapi pasca dengan BPJS 1 triliun masih defisit,” ungkap Yulizar
Tingginya pembiyaan ini juga karna angka kesakitan manusia Aceh cukup tinggi, menunjukan program pencegahan Kesehatan berbasis promosi di Aceh tidak maksimal. Termasuk cakupan imunisasi anak Anak diseluruh Aceh terendah se Indonesia dibawah 50 %.
“Semua orang berbicara stunting, padahal persoalan imunisasi dasar anak Aceh terendah, ini harus disuarakan secara bersama dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan untuk mengejar percepatan,” terang Yulizar.
Ditambahkan Sekretaris Wilayah PW Pemuda Muslim Aceh, Irwan saputra mengatakan bahwa hadirnya mereka untuk menjadi mitra pemerintah dari berbagai sektor.
“Sebagai sayap ormas Syarikat Islam kita bergerak untuk ikut memberikan fikiran dan melakukan Bersama terkait hal mendasar seperti Pendidikan dan Kesehatan di Aceh.”
“Di samping itu pembiyaan JKA ini tidak lepas dari dana Otsus yang membantu APBA serta politik Nasional, apapun kebijakan di Pusat akan berimbas ke Aceh. Tahun depan mulai turun menjadi 1 %. Dibandingkan lobi Papua, Aceh kalah jauh.
Papua berhasil mendapatkan suntikan otsus 2.25 % DAU APBN sampai 2041. Untuk itu perlu dibangun komunikasi khusus agar Otsus Aceh yang berusia sekitar 5 tahun lagi harus bisa berlanjut.
Untuk itu Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Aceh menyampaikan sikap terkait persoalan di Aceh dan Nasional sebagai berikut:
1. Persoalan Kesehatan Aceh
– Mendukung evaluasi pembiyaan JKA untuk ditinjau Kembali karna terlalu besar, disisi lain menurut data, BPJS selalu defisit dari iuran PBI APBA/JKA
– Segera merumuskan JKA dengan skema pembiyaan yang efektif untuk untuk menunjang masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, skema yang kami usulkan bukan berbasis jasa medis tapi tunjangan kepada nakes yang dibayar lansung oleh Pemerintah Aceh
– Pembiayan Kesehatan berdasarkan UU Kesehatan minimal 10 % dari APBA, tapi Aceh hampir 20 % dari APBA ,namun kualitas derajat Kesehatan masyarakat Aceh belum optimal dibuktikan dengan tingkat kesakitan masih tinggi dan imunisasi anak masih dibawah 50 %.
– Kami meminta DPRA juga menyuarakan masalah Imunisasi anak, karna Aceh terendah di Indonesia dibawah 50 %. Padahal imunisasi adalah hak anak yang harus didapatkan, jika tidak, maka potensi Aceh lost generasi 20 -30 tahun kedepan.
2. Pesoalan Hukum, social dan Politik
– Meminta kepada DPRA untuk focus mengadvokasi perpanjangan otsus Aceh dan turunan dari UUPA
– Menolak wacana penundaan pemilu dan wacana 3 periode Presiden
– Menolak kenaikan Pajak dan BBM.
Turut hadir pada kunjungan tersebut, Yulizar Kasma Ketua Wilayah, Irwan Saputra Sekretaris, Saidi Hasan Ketua Harian, Al fajar Wakil Ketua, Nahlul Hayat Wakil Ketua, Tgk Riki Satria bidang Pendidikan Dakwah, Muklisin, Abu Is, Iskandar dan Mustafa dari Biro Pengembangan usaha Pemuda serta Zawir rahmi dan Riyan dari Korp Putri Muslimin Indonesia Provinsi Aceh.
