Langsa | Terkait berita mengenai kerjasama media dengan Pemprov dan Pemda/Pemko yang hanya melayani kemitraan bersama media yang terverifikasi Dewan Pers, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa keputusan kemitraan tersebut sepenuhnya kewenangan Pemda dan Pemkot/Pemprov.
“Kerjasama kemitraan media sepenuhnya kewenangan Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Dewan Pers hanya mengingatkan agar tidak kena masalah, kerjasamalah dengan media yang taat pada UU Pers dan Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers dan KEJ,” ungkap Hendry kepada wartanusa.id yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatApps. Rabu, 04 Desember 2019.
Verifikasi perusahaan pers sangat penting karena keprofesionalan dan perlindungan terhadap wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers. Kemudian Hendry juga menambahkan semua perusahaan pers memiliki badan hukum karena berkaitan dengan pemberitaan yang akan disebarluaskan untuk dibaca oleh masyarakat.
“Jadi perusahaan pers itu berbadan hukum, ada penanggungjawab seorang wartawan utama, akte khusus kegiatan pers, disahkan Kemenkumham, dst,” kata Hendry yang juga pernah menjadi wartawan Kompas itu.
Hendry mengungkapkan sebenarnya polemik kemitraan media ini diakibatkan berdasarkan kejadian di daerah seperti Bengkulu dan Tambraw, Papua Barat.
Ini salah satu kasus media yang tidak terbit lagi, “Pemprov, Pemkab harus mengembalikan uang karena ternyata medianya tidak tertib,” ujarnya.
Maka kembali ditegaskannya setiap media yang melakukan kontrak kerjasama dikembalikan ke masing-masing pemerintah setempat. Humas silahkan bermitra dengan media, untuk publikasi program dan kegiatan pemerintahan yang ada.
