Pengurus DPC, DPD Partai Perindo Kabupaten Indramayu serentak Mengundurkan Diri.

Indramayu | wartanusa.id – Gejolak politik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Indramayu kembali memanas, ditandai dengan 23 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan dan 8 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat Kabupaten menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Indramayu, (16/01/18).
Dari data yang diperoleh dari beberapa pihak, Pengurus DPC tingkat kecamatan yang mengundurkan diri sebagai berikut DPC Arahan, Cantigi, Pasekan, Sindang, Lohbener, Karangampel, Krangkeng, Kedokan Bunder, Kertasemaya, Tukdana, Lelea, Cikedung, Terisi, Losarang, Kandanghaur, Bongas, Kroya, Gabus Wetan, Sukra, Patrol, Haurgelis, Anjatan, Gantar, sedangkan dari 8 pengurus DPD Indramayu yang mengundurkan diri, Juni Harto SKH, Kusen, Endi Sonjaya SE, Ansori SH, R. A. Arizka, Endang Tati, Riyuni, Malikha.
Kehadiran Ade Wardana Adinata Ketua DPW Provinsi Jawa Barat ke DPD Partai Perindo Kabupaten Indramayu untuk mencari solusi terkait masalah internal Partai Perindo Indramayu dalam rapat konsolidasi dan rekonsiliasi tidak bisa mengakomodir keinginan 8 Pengurus DPD dan 23 Pengurus DPC untuk mengevaluasi mandat Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD Partai Perindo Indramayu. Setelah rapat berjalan sekitar 3 jam, proses rekonsiliasi tidak mencapai titik temu (deadlock) dan akhirnya 23 Pengurus DPC dan 8 Pengurus DPD Perindo Indramayu menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Perindo Indramayu.
Banyak sekali permasalahan internal yang tidak terpecahkan dan membuat pengurus DPC dan DPD Partai Perindo Indramayu pesimis menghadapi Pileg 2019, seperti yang disampaikan oleh Juni Harto SKH selaku Ketua Tim Penyelamatan Perindo Indramayu yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi (Wakabidor) DPD Perindo Indramayu bahwa “Permasalahan ini sebenarnya sudah lama, sudah setahun lebih, tidak ada sinergitas antara KSB dengan Pengurus DPD dan Pengurus DPC”.
Ditempat terpisah Kusnadi, S.Pd, Ketua DPC Kecamatan Tukdana indramayu mengatakan, “menguaknya masalah ini salah satunya adalah tidak adanya transparansi anggaran oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD Partai Perindo Indramayu terkait dana stimulan dari DPP yang tidak diberikan ke Pengurus DPC”, Kami menuntut hak kami itu dana stimulan diberikan ke DPC, setelah kami mengirimkan Mosi Tidak Percaya (MTP) Ke tingkat DPW Perindo Provinsi Jawa Barat. “Dana stimulan dibagikan di kantor DPW, itu pun ditekan oleh Pengurus DPW Jawa Barat, tetapi masalah utamanya adalah tidak adanya transparansi”, lanjut Kusnadi, S.Pd
“Dana stimulan itu diberikan dari DPP Partai Perindo yaitu Ketua Umum Hary Tanoesudibyo untuk mensukseskan verifikasi administrasi dan faktual di tingkat DPD Kabupaten dan DPC Kecamatan”, ungkap Kusnadi, S.Pd.
Saat ini Administrasi dan berita acara pengunduran diri masih dipersiapkan oleh pengurus DPC dan DPD Perindo Indramayu. Terjadinya pengunduran diri Pengurus Perindo Tingkat DPC dan Pengurus DPD kemungkinan akan mempengaruhi elektabilitas dan popularitas Partai Perindo di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawabarat. (Winata)