Wartanusa.id – Aceh | Korps Alumni IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (KOPAZKA) mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional menyusul banjir besar dan longsor yang semakin meluas di berbagai wilayah Aceh. Situasi di lapangan dilaporkan semakin memburuk, dengan puluhan ribu warga masih terisolir dan akses bantuan terhenti akibat rusaknya jalur transportasi utama.
Ketua Umum KOPAZKA, Muhammad Mundzir, menyampaikan bahwa kondisi Aceh tidak lagi dapat ditangani oleh pemerintah daerah.
Mundzir menegaskan bahwa akses internasional harus segera dibuka untuk mempercepat penyaluran bantuan dan evakuasi korban.
“Sampai hari ini puluhan ribu warga masih terisolir dan belum mendapat bantuan. Kami meminta pemerintah pusat membuka izin bagi bantuan internasional dan menetapkan status bencana nasional,” tegas Mundzir.
Kondisi Semakin Kritis
Menurut laporan terbaru pemerintah Aceh, sejumlah wilayah pedalaman masih tidak dapat dijangkau. Jalur darat terputus total, jembatan roboh, dan beberapa daerah hanya dapat ditembus lewat jalur sungai.
Petugas gabungan dilaporkan kesulitan mengevakuasi korban, bahkan sejumlah jenazah belum dapat dievakuasi akibat lumpur tebal dan akses yang terputus.
Di berbagai titik, warga masih bertahan di dataran tinggi tanpa logistik yang memadai. Kelangkaan BBM terjadi di banyak kabupaten, memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan memperparah situasi pengungsian.
Rumah Sakit & Sekolah Lumpuh
Rumah sakit serta puskesmas di lintas timur Aceh, termasuk Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur hingga Aceh Utara, dilaporkan tidak lagi berfungsi optimal. Banyak fasilitas terendam banjir, listrik padam, dan alat kesehatan rusak.
Di sektor pendidikan, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan hingga pertengahan Desember setelah bangunan rusak dan dipenuhi lumpur. Ribuan fasilitas pendidikan dilaporkan tidak dapat digunakan.
Kerugian Capai Triliunan Rupiah
KOPAZKA menyebut kerusakan infrastruktur publik, rumah warga, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga layanan transportasi mencapai nilai triliunan rupiah. Menurut mereka, skala kerusakan ini mustahil ditangani hanya dengan anggaran daerah.
“Kerusakan ini masif. Pemerintah daerah tidak mungkin mampu menangani sendiri. Penetapan bencana nasional sangat mendesak,” tambah Mundzir.
KOPAZKA menyatakan langkah cepat pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat evakuasi, memulihkan infrastruktur vital, dan memastikan tidak ada lagi warga yang terjebak tanpa bantuan.
Situasi Aceh disebut sebagai salah satu bencana terburuk dalam beberapa dekade terakhir, dengan dampak meluas ke hampir seluruh wilayah provinsi.
