Wartanusa.id – Langsa | Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe (LWN) merupakan pengawal perdamaian dan pengembangan peradaban di Aceh.
Demikian dikatakannya saat membuka rapat kerja (Raker) lembaga Wali Nanggroe Aceh tahun 2021, yang di laksanakan di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Rabu (14/7/2021) yang akan berlangsung selama tiga hari sejak 14-16 Juli 2021.
Dijelaskan Malik Mahmud, LWN beserta perangkatnya merupakan lembaga khusus dari keistimewaan Aceh yang diperoleh melalui sejarah panjang perjuangan serta dinamika politik antara Aceh dengan Jakarta sampai lahirnya kesepakatan damai.
Melalui kesepakatan damai tersebut kemudian tertuang di dalam perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinky tahun 2005, dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006.
“Salah satu manifestasi dari UUPA tahun 2006 adalah Qanun nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan kedua Qanun nomor 8 tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe,” papar Malik Mahmud.
Atas hal tersebut, LWN mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam mengawal perdamaian dan pengembangan peradaban di bumi serambi Mekah ini.
Maka, sambungnya, LWN memiliki tanggungjawab kerja sangat berat karena menyangkut dengan perdamaian dan peradaban Aceh dan harus memiliki program kerja yang terukur. Program kerja tersebut baik untuk jangka panjang jangka menengah dan jangka pendek.
“Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dalam rangka rapat kerja perangkat lembaga Wali Nanggroe tahun 2021.”
“Kepada peserta saya tekankan agar rapat kerja ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun program kerja yang sesuai dengan visi misi lembaga Wali Nanggroe dan kehendak politik perjuangan Aceh,” pungkas Malik Mahmud.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Langsa Dr H Marzuki Hamid MM di hadapan Wali Nanggroe Aceh juga menyampaikan berbagai program pembangunan kota Langsa ke depan sebagai kota jasa baik
pendidikan, kesehatan, kota wisata maupun peluang ekspor impor melalui pelabuhan Kuala Langsa.
“Paduka yang Mulia Wali Nanggroe dan peserta Raker yang berbahagia,
Ikhtiar yang kami lakukan tentu masih banyak kekurangannya. Pelabuhan laut Kuala Langsa yang kondisi infrastrukturnya cukup bagus tetapi pengguna jasanya masih minim. Banyak instansi yang terlibat, banyak regulasi yang dibuat, tetapi keberadaannya justru menjadi penghambat,” jelasnya.
Dia menambahkan ada beberapa pemain ekspor impor yang mencoba berkegiatan dari pelabuhan Kuala Langsa, tetapi sekali atau dua kali mencoba langsung berhenti. Terkait pengelolaan pelabuhan di Aceh sesuai UUPA, seharusnya mempunyai kewenangan yang besar untuk mengelolanya.
“Untuk itu dalam Raker ini semoga hal-hal strategis yang mencakup kewenangan Aceh dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pokok bahasan,” pinta Marzuki Hamid.
