Wartanusa.id – Langsa | Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, SE, mengajak para pelaku usaha memberikan data yang jujur dan akurat pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Kota Langsa, Ahad (21/6/2026).
Hal itu disampaikan saat pencanangan dan pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan melaksanakan tugas pendataan di lapangan bertempat di Halaman Pendopo Wali Kota Langsa.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini menjadi bagian dari agenda besar nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh.
Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, SE, didampingi Ketua DPRK Langsa Melvita Sari dan Kepala BPS Langsa dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis bagi Kota Langsa.
Menurutnya, data ekonomi yang akurat sangat dibutuhkan sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan, terlebih setelah Kota Langsa menghadapi dampak bencana hidrometeorologi berupa banjir yang turut memengaruhi aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum yang sangat penting bagi Kota Langsa. Sensus ini tidak hanya bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya, tetapi juga menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat di masa mendatang,” ujar Wali Kota.
Ia menambahkan, perubahan ekonomi yang berlangsung cepat, termasuk perkembangan platform digital, pembayaran non-tunai, serta munculnya berbagai jenis usaha baru, perlu dipetakan secara objektif dan menyeluruh.
Karena itu, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian daerah, termasuk sektor-sektor yang terdampak maupun sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Langsa menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Langsa terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, geuchik, dan unsur pemerintahan di tingkat gampong untuk ikut mengawal, membantu, dan memfasilitasi kelancaran pendataan di lapangan.
Kepada seluruh petugas sensus, Walikota berpesan agar senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan komitmen dalam menjalankan tugas.
Petugas juga diminta menguasai metodologi pendataan, memanfaatkan teknologi dengan bijak, mengedepankan pendekatan yang humanis dan santun, serta menjaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas.
“Saudara-saudara adalah ujung tombak keberhasilan sensus ini. Tugas yang saudara emban bukan sekadar mendata usaha, tetapi turut menentukan kualitas data yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi daerah,” pesannya.
Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Langsa untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap.
Menurutnya, data yang diberikan hari ini akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan dan percepatan pemulihan ekonomi Kota Langsa ke depan.
Melalui sensus ini, diharapkan tersedia data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan serta pengambilan keputusan yang tepat di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Langsa, Titiek Zurriyati, S.Si, menyampaikan bahwa pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Sensus ini menyasar seluruh skala usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha besar, hingga korporasi, baik yang menetap di bangunan fisik maupun yang tidak menetap.
Ia menjelaskan, petugas akan melakukan pendataan dan penyisiran di lapangan untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat tercatat dengan baik. Hal ini sejalan dengan semangat “No One Left Behind”, agar tidak ada pelaku usaha atau aktivitas ekonomi yang terlewat dalam pendataan.
“BPS menjamin penuh kerahasiaan data individu maupun data perusahaan responden. Data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk keperluan agregat statistik dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lain, termasuk urusan perpajakan pribadi,” pungkasnya.
