Wartanusa.id – Langsa | Ketua DPRK Langsa Melvita Sari membeberkan bahwa sampai saat ini tiga fraksi di DPRK Langsa belum mengirimkan nama-nama anggota untuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Saya sudah dua kali menyurati seluruh fraksi untuk menyerahkan nama-nama anggota yang akan duduk di AKD, dari lima fraksi di DPRK Langsa, tiga fraksi belum mengirimkan nama,” ujar Melvita kepada wartanusa.id, Ahad (20/04/2025).
Sebelumnya, semua fraksi di DPRK telah mengirimkan surat pengusulan nama anggota untuk AKD, namun tiga diantaranya yakni, Fraksi PA, PKS dan Gerhana pada paripurna 24 Maret 2025 lalu tiba-tiba mencabut surat pengusulan dan tidak menandatangani absensi rapat.
“Akibatnya, pembentukan AKD batal dan paripurna ditutup tanpa keputusan dan sampai hari ini baru dua fraksi yang menyerahkan nama, yaitu Fraksi PAN dan Langsa Juara. Sementara tiga fraksi lainnya belum merespons surat saya yang kedua,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembentukan AKD sangat penting bukan hanya untuk menjalankan fungsi dewan secara maksimal, tapi juga menjadi pintu masuk pelaksanaan rapat paripurna pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta pengesahan LKPJ 2024.
Melvita juga mengungkapkan bahwa ia telah melakukan komunikasi politik dengan pimpinan fraksi dan partai, namun dinamika yang terjadi sangat kompleks dan penuh pertimbangan politis.
“Jika pembentukan AKD terus dipolitisasi, maka pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa terus tertunda. Ini tidak adil bagi rakyat Langsa yang sudah memilih pemimpin secara sah,” tegasnya.
Pembentukan AKD Bisa Gunakan Tatib Lama
Sementara itu, terkait draft Tatib yang disampaikan ke pimpinan DPRK juga tidak dilengkapi berita acara dan risalah rapat, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 90 ayat (4) PP 12/2018.
“Sesuai arahan Kemendagri pada rapat beberapa waktu lalu, saat ini DPRK Langsa seharusnya fokus membentuk AKD dengan menggunakan Tatib lama tahun 2020 sebagai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan yang mencabutnya.
“Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2018, anggota pansus seharusnya berasal dari komisi yang ditunjuk fraksi. Namun pansus Tatib DPRK Langsa dibentuk sebelum AKD terbentuk, sehingga menyalahi prosedur,” ungkap Melvita sesuai Penjelasan pejabat fungsional Direktorat FKDH Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Eka Sastra pada Rapat Konsultasi Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Masa Jabatan 2025-2030 via Zoom. Kamis lalu, (17/04/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Langsa Zulkifli Latif kepada wartanusa.id menganjurkan untuk mempertanyakannya kepada Sekretaris Dewan (Sekwan).
“Biar jelas tanya sekwan aja. Karena ada notulen rapat,” jawab Zulkifli Latif singkat melalui WhatsApp.
