Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan KKS ( Kharuddin Syah alias Buyung) Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016-2021 sebagai tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelasan, kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada pada jumat 4 Mei 2018 silam di Jakarta, dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang 400juta rupiah yang diduga sebagai uang suap terkait pengurusan usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.
“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan KKS Bupati Labuhanbatu Utara dan PJH swasta atau Wabendum PPP 2016-2019 sebagai tersangka”. Ujar Lili saat jumpa pers Lili saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 10/11/2020.
Atas perbuatannya, Khairuddin Bupati Labuhanbatu Utara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan PJH (Puji Suhartono) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan kedua tersangka untuk 20 hari kedepan, sejak tanggal 10 sampai 29 November tahun 2020. Tersangka KSS di tahan di Rutan Polres Jakarta Pusat sedangkan tersangka PJH ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. (F.Minaldo)
