Langsa | Forum Bersama (FORBES) DPD-DPR RI asal Aceh menjamu Wali Nanggroe dan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) dalam rangka membahas butir-butir MoU Helsinky yang belum terealisasi di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Kamis malam, (14/11).
Dalam pertemuan tersebut Forbes dan Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar di dampingi Ketua DPA PA, Muzakkir Manaf beserta rombongan duduk semeja membahas butir-butir MoU Helsinky yang belum terealisasi demi memperjuangkan kemaslahatan masyarakat Aceh.
Anggota DPR RI asal Aceh Muslim, SHI, MM Fraksi Partai Demokrat, saat dihubungi via telpon seluler kepada wartanusa.id, (15/11) menyebutkan, silaturahmi ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita beberapa hari lalu bersama Plt Gubernur Aceh, Forkopimda dan SKPA.
“Saat ini kita tidak lagi melihat unsur, kita sama-sama satu tujuan memperjuangkan kepentingan Aceh,” ungkap Muslim.
Dijelaskannya, masih banyak butir MoU yang belum terealisasi diantaranya bendera, pelimpahan kewenangan pertanahan, dan otonomi khusus.
“Otonomi khusus adalah salah satu program penting, Forbes akan berupaya memperjuangkannya agar permanen berhubung akan berakhir pada tahun 2022 ini,” imbuhnya.
Dia juga sangat mengapresiasi Pemerintah Aceh yang sudah berani mengambil langkah meminta Pemerintah Pusat memberikan kewenangan Aceh mengelola Blok B Migas di Aceh Utara.
“Ini harus bersama kita pasang badan, paling tidak setiap perusahaan di Aceh harus memberikan saham minimal 20% kepada Pemerintah Aceh,” tegas Muslim.
Sembari menegaskan jangan sampai kejadian lalu terulang, seperti PT Arun dan beberapa perusahaan yang lainnya, Aceh tidak dapat apa-apa dari hasil buminya.
