Menu

Mode Gelap
PWI Aceh Serahkan Bantuan Kepada Wartawan Korban Banjir Pekan Ini, Pagelaran Budaya Aceh Terpusat di Kota Langsa Proyek Jalan Alue Gadeng-Alue Punti di Kecamatan Birem Bayeun Mangkrak PPA Langsa Sosialisasi Penanganan KDRT Terdampar di Aceh, 230 Etnis Rohingya Butuh Tempat Penampungan

Aceh · 5 Des 2016 18:43 WIB ·

Gadjah Puteh: Proyek Jalan Lingkar Langsa Terkesan Hanya Hamburkan Uang Negara


 proyek pembangunan Jalan Birem Puntong-Jalan Lueng Kecamatan Langsa Baro (jalan lingkar) Kota Langsa Perbesar

proyek pembangunan Jalan Birem Puntong-Jalan Lueng Kecamatan Langsa Baro (jalan lingkar) Kota Langsa

proyek pembangunan Jalan Birem Puntong-Jalan Lueng Kecamatan Langsa Baro (jalan lingkar) Kota Langsa
proyek pembangunan Jalan Birem Puntong-Jalan Lueng Kecamatan Langsa Baro (jalan lingkar) Kota Langsa

Wartanusa.id, Langsa—Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah mengatakan (30/11/2016) proyek pembangunan Jalan Birem Puntong-Jalan Lueng Kecamatan Langsa Baro (jalan lingkar) Kota Langsa terkesan menghambur-hamburkan uang negara.

Bersumber dari APBN-P tahun 2016, proyek penimbunan Jalan Lingkar Kota Langsa di kawasan pesisir itu dikerjakan oleh PT. Prima Karya NAD dengan nomor kontrak 02.a/SPK/620/DAK/Tambahan-LU/BM/2016 dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp 36.643.000.000.

Menurut Sayed, pelaksanaan proyek yang pada kontraknya dimulai pada November 2016 dan berakhir pada Desember 2016 tersebut tidak akan rampung tepat waktu. Selain pengerjaannya yang masih sangat minim, proyek yang bersumber dari dana DAK tambahan 2016 dicurigai terkena masalah.

Ia juga menambahkan, bahwa ada beberapa item pekerjaan yang diaggap tidak wajar. Salah satunya adalah pengadaan jembatan darurat dari pohon kelapa yang mencapai nilai 1 miliar. Item pembuatan jembatan itu menurutnya juga merupakan arahan dari salah satu DPR RI berinisal F. Sementara itu, pengerjaannya disinyalir dikerjakan oleh orang terdekat F.

“Mesikipun ditender tapi jelas proyek tersebut dengan arahan F, hingga pekerjaannya bisa dilaksanakan oleh orang terdekatnya sendiri. Banyak proyek DAK anggota DPR RI tersebut yang tersebar di beberapa wilayah di Aceh. Bahkan, disinyalir tidak ada yang berani mengganggu proyek tersebut.” Tegas Sayed,

“Nilai Rp36 miliar untuk penimbunan jalan lingkar tentunya akan meraup keuntungan besar. Menurut skala prioritas, alokasi anggaran sebesar itu diaggap tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat, yang masih sangat membutuhkan fasilitas lainnya,” tambahnya.

Sayed juga mengatakan, dana sebesar itu lebih baik diperuntukan  kebutuhan masyarakat seperti, areal lokasi penggusuran yang belum tersentuh pembangunan yang sampai saat ini masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan legislator.

Selain permasalahan dana, kerusakan akibat keluar masuknya armada berat saat pengambilan material di Alur Rimueng juga mendapat keluhan dari masyarakat setempat. Kondisi jalan areal PTPN-I juga ikut terganggu dan rusak. Hal ini menjadi kerugian bagi Pemko Langsa karena jalan tersebut dari anggaran APBK Langsa.

Tahun 2017, berdasarkan pantauan Gadjah Puteh sebesar Rp50 miliar telah diajukan untuk melanjutkan proyek tersebut dan akan dibahas di DPRK. Mengenai hal ini, Gadjah Puteh berusaha mengkonfirmasi kepada ketua Komisi D DPRK Langsa, Ilham Pangestu. Namun yang bersangkutang tengah berada di Jakarta. Sepulang dari Jakarta, ia akan meninjau langsung lokasi karena mendapatkan laporan serupa dari masyarakat.

“Penambahan anggaran ini terkesan dipaksakan dengan jenis pekerjaan yang sama. Dan disinyalir besarnya keuntungan dari proyek penimbunan dibanding pekerjaan fisik lainnya, meskipun masih minim manfaat bagi masyarakat,” jelasnya lagi.

Ir. Said Mahdum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Selasa (30/11/2016). Ia mengatakan bahwa untuk melaksanakan proyek sebesar itu dibutuhkan dana yang besar. Dana APBA saja tidak cukup. Menurutnya dalam lima puluh tahun kedepan pun tidak akan selesai hanya dengan beberapa milyar saja.

Menurut kontrak, proyek tersebut seharusnya selesai pada akhir Desember 2016. Jika belum selesai maka akan dikenakan masa perpanjangan selama 50 hari. Namun, jika hal itu dilakukan  karena lalai maka proyek tersebut akan terkena denda. Oleh sebab itu, kita berharap kepada pemerintah untuk segera bisa membantu percepatan penyelesaian proyek tersebut terlepas dari unsur politik di dalamnya.

Tidak cukup dengan APBN, proyek tersebut diharapkan mendapatkan bantuan dari APBA. Sebab proyek ini besar, membutuhkan pula dana yang besar. Oleh sebab itu, dibutuhkan bantuan dari negara untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Kami telah mengusulkan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp.50 M, soal setuju tidak setuju itukan ada hak yang berwenang, bagai mana kita paksakan,” kata Said.

“Karena jalan itu akan menjadi salah satu jalan alternatif. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber teknis mengigat besarnya biaya untuk pembangunan, kalau tidak dicari sumber dana, kapan akan siap jalan lingkar itu,” tambahnya.

Said juga mengungkapkan bahwa rencana awal pelaksanaan proyek tersebut akan menghabiskan dana Rp600 miliyar. Oleh sebab itu, jika pelaksanaan proyek tersebut lambat, maka dana yang dibutuhkan pun semakin besar.

Artikel ini telah dibaca 83 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

PWI Langsa Bentuk Panitia Konferensi ke III

5 Desember 2022 - 16:25 WIB

Foto : Rapat pembentukan panitia Konferkot III PWI Langsa.

Cabor Bulutangkis Langsa Raih Dua Emas, Satu Perak dan Tiga Perunggu pada Kejurprov 2022

4 Desember 2022 - 14:47 WIB

TNI/Polri di Langsa Apel Siaga Jelang Peringatan Milad GAM

2 Desember 2022 - 17:29 WIB

Satu Rumah di Kuala Beukah Peureulak Ludes Terbakar

2 Desember 2022 - 10:18 WIB

Tiga Siswi SMKN 2 Langsa Raih Juara 1 Tingkat Nasional Anugerah Kihajar 2022

1 Desember 2022 - 20:43 WIB

Ayudhia Manajemen Gandeng Mahasiswa Bersihkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Langsa

1 Desember 2022 - 14:59 WIB

Trending di Aceh