Wartanusa.id | Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan agar Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri harus memiliki fungsi strategis upaya meningkatkan peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terutama penjaminan mutu sarana dan prasarana.
Pengemban fungsi litbang di negara- negara maju ditempatkan dalam posisi strategis, bukan fungsi assesoris. Hasil litbang sering dijadikan dasar pengambilan kebijakan strategis karena merujuk pada penelaahan objektif yang berpedoman pada kaidah-kaidah penelitian ilmiah.
Itulah sebabnya, Kompolnas berharap agar puslitbang menjadi koordinator pengemban fungsi penelitian, sekaligus pusat penjaminan mutu sarpras Polri,” demikian disampaikan oleh Komisioner Kompolnas RI Dede Farhan Aulawi saat menjadi Narasumber dalam Rakernis Puslitbang Polri di Jakarta, Jum’at (21/2).
Kemudian Dede juga menambahkan bahwa tidak setiap orang punya minat dan keterampilan sebagai peneliti.
Oleh karena itu perlu ada insentif khusus, seperti tunjangan dan jabatan fungsional sebagai peneliti profesional untuk merangsang tumbuh kembangnya inovasi dalam penelitian.
Apalagi wilayah penelitian dan pengkajian itu sangat luas, baik bidang sosial maupun teknik. Termasuk penerapan fungsi Quality Assurance yang harus menjamin mutu produk yang diterima Polri sesuai dengan persyaratan mutu.
Pemilihan tema dan judul penelitian sebaiknya memperhatikan hal-hal seperti sifat, urgensi, manfaat, biaya dan waktu. Prinsipnya “low cost, high impact”. Semuanya tentu berorientasi dalam mendukung terwujudnya Polri yang promoter.
Sementara terkait ruang lingkup penelitian bisa bertujuan untuk mengukur atau mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan Anggaran, SDM, dan Sarpras. Ketika di breakdown akan banyak lagi anak-anak permasalahannya.
“Penelitian itu tidak berorientasi untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dengan landasan riset yang objektif. Jadi bisa pembuktian sebuah hipotesa, mengukur keterkaitan dan pengaruh, analisa dan modeling, penemuan teori baru, dan lain-lain,” ujar Dede.
Begitupun dengan teknis pelaksanaan QA, Kompolnas menyarankan banyak hal, misalnya melakukan audit vendor terhadap kapabilitas rekanan yang selama ini bermitra dengan Polri.
Jadi, tambah Dede, ke depan sertifikasi mitra atau vendor menjadi sangat penting agar proses penyediaan barang dan jasa bisa dipertanggungjawabkan, dengan merujuk pada standar ISO 9001 : 2015.
“Kemudian terkait ketersediaan spare part alpalkam yang kadangkala sulit didapatkan, bisa dipecahkan dengan rekayasa material dan konstruksi, agar reliabilitasnya semakin meningkat dan umur manfaat (pakai) tambah panjang,” tutur Dede mengakhiri keterangan.
