Wartanusa.id – Langsa | Wakil Ketua I DPRK Langsa Burhansyah, SH memastikan polemik di lembaga DPRK Langsa akan segera berakhir.
“Insya Allah diawal bulan Mei semua kelar,” ungkap Burhansyah dihadapan pendemo yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa. Kamis (24/04/2025).
Pernyataan Burhansyah tersebut, menjawab salah satu tuntutan pendemo pada point 2 yang berisi, “Mengecam 3 Fraksi DPRK Langsa Fraksi (PA, PKS, dan GERHANA) untuk bermoral agar segera menyelesaikan AKD guna DPRK Langsa dapat maksimal menjalankan fungsi serta perannya terkhusus dalam mengontrol perjalanan Pemko Langsa demi kepentingan masyarakat banyak serta hal-hal lain demi kelancaran roda organisasi pemerintahan Kota Langsa terkhusus Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih pada pesta demokrasi yang telah usai.”
Anggota DPRK 4 periode ini juga berjanji akan menindaklanjuti semua tuntutan massa aksi.
“Insyaallah atas Rahmat Allah semua akan segera ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan karena Allah semua yang mengatur setiap perkara,” tegas Burhansyah seraya menandatangani petisi mahasiswa yang kemudian diikuti oleh Ketua DPRK Langsa Melvita Sari.
Turut menyambut massa aksi Wakil Ketua II Noma Khairil, para Ketua Fraksi DPRK Langsa, yaitu; Ketua Fraksi PAN Ngatiman, Ketua Fraksi PA Zulkifli Latif, Ketua Fraksi PKS (Absen), Ketua Fraksi Langsa Juara Saifullah dan Ketua Fraksi Gerhana Irwanto, didampingi Anggota DPRK Langsa Susilawati (PAN), Zubir (PAN), Ridwan (PAN), Mukris Jumadi (Golkar), M Bayu Setiawan (Demokrat), Sri Keumala Nurli (Nasdem).
Adapun tuntutan dalam aksi HMI Cabang Langsa sebagai berikut;
1. Mengecam PEMKO Langsa dengan tanpa negosiasi apapun untuk segera membatalkan rancangan pembelian mobil baru yang memakan biaya miliaran rupiah serta mendesak memprioritaskan penyelesaian pembayaran tunggakan gaji perangkat di 66 desa wilayah kota langsa.
2. Mengecam 3 Fraksi DPRK Langsa Fraksi (PA, PKS, dan GERHANA) untuk bermoral agar segera menyelesaikan AKD guna DPRK Langsa dapat maksimal menjalankan fungsi serta perannya terkhusus dalam mengontrol perjalanan Pemko Langsa demi kepentingan masyarakat banyak serta hal-hal lain demi kelancaran roda organisasi pemerintahan Kota Langsa terkhusus Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih pada pesta demokrasi yang telah usai.
3. Mendesak Pj Walikota Langsa untuk angkat kaki dari Kota Langsa yang diduga terindikasi terlibat dalam Konspirasi POLEMIK yang terjadi pada roda organisasi pemerintahan Kota Langsa demi meraup keuntungan pribadi maupun segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ditambahkan, Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari S.A.B, mengatakan, terkait tuntutan yang diminta HMI ada tiga poin 1 untuk DPRK dan 2 untuk Pemko.
“Kita juga sudah menandatangani petisi tersebut, dan Insya Allah terkait poin yang ditujukan ke DPRK Langsa, kami akan menindaklanjuti sesegera mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ucap Melvita Sari di ruang kerjanya.
“Harapan kami agar seluruh anggota DPRK Langsa dapat bersinergi, saling menghormati dan mengayomi, sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ungkap Melvita Sari.
