Wartanusa.id – Abdya | Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Aceh meminta DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait bangunan Pabrik Pengelolahan Kelapa Sawit (PKS) milik Pemda setempat yang sudah 13 tahun terbengkalai.
Ketua PW Pemuda Muslim Aceh melalui Koordinator Cabang Barat Selatan Rahmadi Efendi, Sabtu (21/10/2023) melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa terbengkalainya bangunan ini sangat merugikan masyarakat Aceh, karna uang yang digunakan untuk pembangun Pabrik PKS Pemda Abdya ini adalah dana otonomi khusus, artinya uang darah masyarakat Aceh saat konflik dulu.
Bangunan PKS milik Pemkab Abdya yang terletak di Gampoeng Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya tersebut sudah tidak termanfaatkan sejak 2010 lalu.
”Seharusnya DPRK dan DPRA mempertanyakan kenapa Pabrik PKS ini tidak jadi beroperasi, padahal dulu Akmal Ibrahim selaku Bupati diperiode pertama dan periode kedua sangat ingin mewujudkan PKS miik daerah ini beroperasi,” Imbuh Rahmadi
Rahmadi juga menambahkan bahwa bangunan yang sudah dihibah oleh Gubernur Aceh ini seharusnya bisa dilanjutkan proses sehingga bangunan ini memberikan manfaat kepada masyarakat Abdya sesuai peruntukannya.
Namun, seiring berjalan waktu Akmal Ibrahim melakukan hal yang kontra dengan apa yang dicita-citakannya untuk Kabupaten Aceh Barat Daya.
”Harusnya Akmal Ibrahim waktu itu fokus mengaktifkan PKS Pemda, ini malah memberikan ijin 4 Pabrik PKS swasta beroperasi, dengan jumlah lahan produktif Abdya sekitar 18.000-19.000 Ha dan mengesampingkan kepentingan masyarakat Abdya,” tambah Rahmadi.
Oleh karena itu, Kami meminta kepada DPRK Abdya segera membentuk Panitia khusus menyelesaikan permasalahan Pabrik PKS Pemda Abdya yang gedungnya dan perumahan pekerja terbengkalai dan mulai rusak ini.
”Tidak pantas DPRK Abdya diam saja menikmati dana pokir namun tidak melakukan fungsi pengawasannya, ini pabrik puluhan milyar rupiah tebuang uang masyarakat, kenapa tidak dilakukan upaya-upaya agar Proses pembangunan Pabrik PKS dilanjutkan,” ucap Rahmadi yang juga putra asli Kuala Batee.
Dulu Pemda Abdya beralasan bahwa aset ini milik provinsi dan minta supaya di hibahkan ke Kabupaten, namun setelah dihibahkan malah dibiarkan begitu saja.
”Lakukan investigasi kenapa bisa tidak termanfaatkan seperti ini, siapa yang bermain mata sudah seharusnya dibedah oleh DPRK, jika memang tidak mampu berbuat apa-apa, pabrik PKS ini kembalikan saja ke Provinsi Aceh” tutup Rahmadi.
