Langsa | WartaNusa – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah merupakan duka bersama masyarakat Aceh, dan juga merupakan peringatan keras bagi seluruh pejabat lainnya yang berada di Bumi Serambi Mekah.
“Seluruh masyarakat Aceh sangat berempati dengan kejadian ini. Bukan persoalan pak Irwandi dan Ahmadi secara pribadi maupun sebagai seorang gubernur dan bupati, namun lebih kepada marwah Aceh secara luas yang hari ini sangat terluka oleh goresan kelam ini,” demikian disampaikan Direktur LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, kepada wartawan, Rabu (4/7) menanggapi tertangkapnya dua kepala daerah asal Aceh itu.
Sebagai elemen sipil, lanjut Sayed, tentunya duka ini sangat mendalam, terlebih ditengah semangat membangun bersama pemimpin baru yang belum genap setahun mendapatkan amanah dari jutaan masyarakat Aceh pada pilkada 2017 lalu.
“Semoga menjadi cerminan dan peringatan keras bagi kepala daerah yang saat ini menjabat. Peran ulama perlu dimaksimalkan dalam rangka pengawasan pengelolaan pemerintahan kedepan. Ulama jangan hanya dijadikan simbol namun benar-benar dijadikan sebagai panutan hingga mampu meminimalisir kesalahan yang sama,” tambahnya sembari menagatakan, jabatan ini adalah amanah yang bukan hanya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tapi yang paling berat adalah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak.
Sayed yang akrab disapa Waled ini juga berharap, agar pejabat eksekutif dan legislatif di Aceh tidak usah lagi mencoba-coba mempermainkan anggaran untuk pembangunan Aceh, baik APBA maupun dana otsus dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat Aceh bisa cepat terbebas dari kemiskinan yang hingga kini masih menghantui.
“Jika berkomitmen tidak menerima fee, ya harus dilaksanakan, jangan cuma sekedar ucapan untuk mencari simpatik masyarakat,” tegasnya.
Sayed sangat mengapresiasi operasi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, sehingga Triliunan rupiah anggaran yang dimiliki Aceh bisa dimaksimalkan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
“Gadjah Puteh mengapresiasi OTT yang dilakukaan KPK, bahkan sejak lama kami mengharapkan KPK untuk melakukan operasi di Aceh. Kami berharap KPK tetap memantau dan mengawasi Aceh, agar penggunaan anggaran di Aceh benar-benar sesuai aturan dan amanat UU,” tandas Sayed.
Seperti diketahui, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pendopo Gubernur, Selasa (3/7) malam. Saat penangkapan KPK juga menyita uang senilai Rp 500 juta yang diduga berkaitan dengan dana otonomi khusus (otsus) Aceh.
“Tim di Aceh sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 500 juta yang diamankan kemarin dengan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018,”tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/7).
