Wartanusa.id – Langsa | Lsm Gadjah Puteh melontarkan kritik keras terhadap sikap masih diamnya tujuh anggota DPRA Dapil 7 (Langsa–Aceh Tamiang) terkait dicoretnya Kota Langsa dari daftar penerima bantuan Rp10 miliar bagi daerah terdampak bencana.
Ia menilai, dugaan perlakuan curang dan diskriminatif yang dilakukan BPSDM Aceh tidak boleh dibiarkan begitu saja, apalagi jika di baliknya terdapat kepentingan politik atau gesekan dengan kepala daerah tertentu.
“Kalau memang ada konflik politik, dendam kekuasaan, atau permainan kepentingan elit dengan kepala daerah, jangan rakyat yang dijadikan korban. Jangan bantuan bencana dipakai sebagai alat tekan politik,” tegas Sayed Zahirsyah, Direktur Eksekutif Gadjah Puteh.
Menurutnya, masyarakat Langsa hari ini sedang membutuhkan keberpihakan nyata dari wakil rakyat mereka di DPRA, bukan justru pertunjukan diam seribu bahasa yang menimbulkan kecurigaan publik.
“ Jangan diam saja, atau malah boleh jadi anggota DPRA sama sekali tidak mengetahui hal ini. Dimana letak fungsi pengawasan kalian sebagai wakil rakyat” semprot Direktur Gadjah Puteh ini keras.
Ia menyebut, tujuh anggota DPRA dari Dapil 7 harus bertanggung jawab secara moral dan politik atas nasib masyarakat di daerah pemilihannya. Jika mereka benar-benar mengaku wakil rakyat, maka sudah seharusnya tampil paling depan mempertanyakan alasan Langsa dicoret dari bantuan bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Ini uang untuk rakyat terdampak bencana, bukan uang nenek moyang pejabat. Kalau ada daerah lain bisa masuk, kenapa Langsa dicoret? Apa dasarnya? Mana transparansinya? Jangan ada aroma pilih kasih dan balas dendam politik dalam urusan kemanusiaan,” ujarnya.
Gadjah Puteh juga mendesak DPRA segera memanggil BPSDM Aceh dan membuka seluruh mekanisme penetapan daerah penerima bantuan kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan permainan kepentingan di balik pencoretan Kota Langsa.
Ia mengingatkan, rakyat hari ini tidak lagi mudah dibungkam. Sikap diam para legislator justru akan dibaca publik sebagai bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan.
“Kalau wakil rakyat hanya berani bicara saat kampanye tapi mendadak bisu ketika rakyat dizalimi, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan mereka. Jangan tunggu kemarahan rakyat meledak karena merasa dikhianati oleh orang yang mereka pilih sendiri,” pungkasnya.
