Wartanusa.id – Langsa | Setelah bermalam di halaman Kantor DPRK Langsa, Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Samudra (Unsam) yang melakukan aksi penolakan atas Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya berhasil menduduki ruang paripurna DPRK Langsa. Sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Jum’at (09/10/2020).
Amatan wartanusa.id, puluhan mahasiswa mulai merapatkan kembali barisan sekira pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan tuntutannya yang masih tertunda, yakni meminta difasilitasi teleconference dengan anggota DPR RI terutama dari Fraksi pendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja. pada Kamis (08/10/2020) kemarin.
Memulai aksi, mahasiswa sempat bersitegang dan terjadi aksi dorong-dorongan dengan petugas keamanan sekira 10 menit lebih sebelum masuk ke ruang paripurna.
Aksi dorong terhenti setelah Wakil Ketua DPRK Langsa, Ir Joni bersedia menemui mahasiswa didampingi Wakil Ketua I, Saifullah dan anggota DPRK T. Ratna Laila.
Setelah dimediasi, akhirnya mahasiswa sepakat menerima tawaran teleconference yang di tawarkan Ir Joni kepada Anggota DPR RI Fraksi P. Demokrat, Muslim, SHI, MM.
Sesaat, para mahasiswa langsung memasuki ruang paripurna. Di ruang itu turut dihadiri Wali Kota Langsa, Tgk Usman Abdullah, SE, Dandim 0104/Atim, Letnan Kolonel Czi Hasanul Arifin Siregar, S.Sos, M.Tr (Han), Kapolres Langsa, AKBP Giyarto, SH, SIK dan beberapa Anggota DPRK Langsa.
Setelah tersambung via Zoom ke Anggota DPR RI, Muslim, SHI, MM dipandu moderator Wakil Ketua DPRK Langsa, Ir Joni. Presiden Mahasiswa Unsam, Fendi, memintanya memperjuangkan aspirasi masyarakat yakni membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta Presiden RI menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
“Yang mana dengan disahkannya secara kilat dan terburu-buru tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat Indonesia, dimana sedang dengan banyak gejolak, sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat,” kata Fendi.
Lanjutnya, sebelum disahkannya UU tersebut, mahasiswa bersama buruh baik di daerah, wilayah sampai ke pusat juga telah menyuarakan untuk menolak Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Pihaknya, menilai pada UU tersebut banyak mementingkan para penguasa daripada rakyat dan yang lebih disayangkan UU ini lebih membuka jalan kepada orang asing untuk masuk ke Indonesia membuka investasi seluas-luasnya.
Apakah pribumi nanti sebagai kacung di negaranya sendiri. Maka, secara tegas kami mahasiswa Universitas Samudra mewakili suara mahasiswa, suara rakyat dan masyarakat se Indonesia menolak UU Omnibus Law secara tegas,” lantang Fendi disambut teriakan hidup mahasiswa bergemuruh oleh hadirin di ruang itu.
Ditambahkan, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unsam, Ramadhana mengatakan bahwa UU Omnibus Law bukan hanya merugikan buruh.
“Akan tetapi tanah dan hak kita kemungkinan juga bisa di ambil alih, karena UU ini akan membuka jalan bagi investor asing berskala besar yang siap merampas hak bangsa Indonesia,” jelas Ramadhana.
Maka, ia meminta kepada DPR RI asal Aceh agar dengan tegas memperjuangkan aspirasi kami. Karena kalian dipilih oleh rakyat sementara partai hanya sebagai pengusung,” pungkasnya disambut kembali dengan teriakkan hidup mahasiswa.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Muslim secara virtual di Senayan mengapresiasi aspirasi mahasiswa sejak kemarin dan bermalam di DPRK Langsa dengan agenda penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sepengetahuannya, sejak kemarin sudah banyak yang telah melakukan aksi penolakan secara serentak. “Mulai dari Aceh sampai Papua, khususnya di pulau Jawa, bukan hanya mahasiswa, bahkan kalangan buruh, organisasi, akademisi semua sebagian besar menolak terhadap UU Omnibus Law itu,” ujar Muslim.
Namun demikian, aspirasi adik-adik mahasiswa Unsam ini menjadi prioritas dan akan kami sampaikan kepada pimpinan DPR tentunya juga kepada Pemerintah supaya UU Omnibus Law itu segera ditarik kembali dan menggantikannya dengan Perpu yang akan dikeluarkan oleh Presiden RI.
Dari awal, sejak pembahasan, pihaknya melalui Fraksi PD di DPR RI memang sudah menarik diri untuk menolaknya. Maka, atas aspirasi yang luhur ini, kita akan meminta ke Presiden RI agar membatalkannya dan menggantinya dengan Perpu,” imbuhnya.
Tak sampai disitu, Mahasiswa juga meminta dukungan Wali Kota Langsa untuk menolak UU Omnibus Law. Usman Abdullah, Wali Kota Langsa mengatakan dirinya mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa.
Namun bukanlah dukungan, karena eksekutif hanya menjalankan amanah. Apabila disahkan, pihaknya akan menjalankan begitupun sebaliknya. Akan tetapi kehadirannya di tengah aksi ini merupakan saksi, bahwa mahasiswa Unsam telah melakukan aksi menolak UU Omnibus Law,” demikian ulasnya.
Setelah penandatangan petisi dan video penyampaian kembali pernyataan sikap menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPRK Langsa disaksikan Wali Kota. KBM Unsam membubarkan diri dengan tertib.
Adapun isi petikan video Wali Kota Langsa, “Saya Usman Abdullah, Wali Kota Langsa hari ini menyaksikan bahwa 2 hari mahasiswa unjuk rasa di DPRK Langsa ini menuntut agar UU Omnibus Law itu dicabut kembali, semoga tuntutan ini didengar Pemerintah Pusat dan minimal akan ditinjau kembali,” ucap Wali Kota Langsa.
