Wartanusa.id – Langsa | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi demonstrasi mendesak Pj Wali Kota Langsa Syaridin untuk angkat kaki dari Kota Langsa dan meminta DPRK Langsa untuk mengakhiri konflik internal. Kamis (24/04/2025).
Amatan wartanusa.id, aksi demonstrasi tersebut berlangsung sekira pukul 14.00 WIB, yang diawali dengan Long March ke depan Kantor PLN dilanjutkan ke kantor DPRK Kota Langsa dengan membakar ban bekas.
Ketua Umum HMI Cabang Langsa, Abdi Maulana, dalam orasinya sangat prihatin atas kondisi kota Langsa saat ini.
“Kami turut berduka cita serta prihatin atas polemik yang terjadi dalam roda organisasi Pemerintahan Kota Langsa yang saat ini, esok dan nanti berdampak imbas pada kemaslahatan masyarakat Kota Langsa,” ujar Abdi.
HMI Cabang Langsa menilai Kota Langsa mengalami keredupan serta menuju kegelapan carut-marut persoalan polemik baik di tingkat Eksekutif maupun Legislatif hal itu membludak pasca selesainya pesta demokrasi yang telah dijalani beberapa bulan yang lalu,” ucapnya.
HMI juga menyoroti terkait Upah/gaji perangkat di tingkat 66 Desa wilayah kota langsa tertunggak memasuki 4 (empat) bulan dan hanya baru direalisasikan 1 (satu) bulan.
“Ini sangat memprihatinkan, Ironisnya pemko langsa mempertontonkan luka khususnya bagi masyarakat kota langsa dengan mengalokasikan anggaran guna pembelian mobil baru yang mencapai miliaran rupiah,” cetus Abdi.
Selain menyoroti Pj Wali Kota, HMI juga menyoroti DPRK Langsa khususnya terkait 3 Fraksi yang tidak mengirimkan nama-nama untuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Bahkan untuk AKD sudah 2 kali disurati oleh ketua DPRK, namun ada 3 fraksi yang belum mengirimkan nama, sehingga pembentukan AKD batal dilaksanakan,” ketus Abdi.
Adapun 3 Fraksi yang menjadi Dalang penghambat batalnya pembentukan AKD meliputi Fraksi PA (Partai Aceh), Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan Fraksi Gerhana (Partai Gerindra, Hanura, dan PNA).
Berikut petisi tuntutan yang dilayangkan HMI kepada DPRK dan Pemko Langsa;
1. Mengecam Pemko Langsa dengan tanpa negosiasi apapun untuk segera membatalkan rancangan pembelian mobil baru yang memakan biaya milliaran rupiah serta mendesak memprioritaskan penyelesaian pembayaran tunggakan gaji perangkat di 66 desa wilayah Kota Langsa.
2. Mengecam 3 Fraksi DPRK Langsa yakni PA, PKS, Gerhana untuk bermoral agar segera menyelesaikan AKD guna DPRK Langsa dapat maksimal menjalankan fungsi serta perannya terkhusus dalam mengontrol perjalanan Pemko Langsa demi kepentingan masyarakat banyak, serta hal-hal lain demi kelancaran roda organisasi pemerintahan, terkhusus pelantikan Kepala Daerah Kota Langsa terpilih pada pesta demokrasi yang telah
usai.
3. Mendesak Pj Walikota Langsa untuk angkat kaki dari Kota Langsa, yang diduga terindikasi terlibat dalam konspirasi Polemik yang terjadi pada roda organisasi pemerintahan Kota Langsa demi meraup keuntungan pribadi maupun segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab.
