Wartanusa.id – Langsa | Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Samudra, Dr. Hendri Saputra, M.Pd. menyoroti kisruh yang terjadi di Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Aceh Barat Daya (Abdya).
“Sebagai putra daerah Aceh Barat Daya, ia meminta Pemerintah Aceh agar menyikapi persoalan tersebut secara bijak, objektif, dan mengedepankan kepentingan dunia pendidikan,” ungkap Dr. Hendri Saputra kepada wartanusa.id, Kamis,(09/04/2026).
Menurut Hendri Saputra, pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan daerah. Karena itu, setiap kebijakan, kepemimpinan, dan dinamika yang terjadi di dalamnya harus senantiasa berorientasi pada kepentingan peserta didik, peningkatan mutu pembelajaran, serta terciptanya iklim kerja yang sehat, profesional, dan kolaboratif.
Munculnya aspirasi dalam bentuk mosi tidak percaya yang disampaikan oleh para kepala sekolah dan pengawas, menurutnya, merupakan sinyal penting yang tidak boleh diabaikan.
Persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut individu, melainkan menjadi refleksi atas kondisi komunikasi, koordinasi, dan tata kelola yang perlu mendapat perhatian serius.
“Setiap persoalan harus disikapi secara bijaksana, objektif, dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta profesionalitas. Karena itu, saya mendorong Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Aceh dan Dinas Pendidikan Aceh, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terbuka, dan proporsional dengan melibatkan semua pihak secara konstruktif,” ujar Dr. Hendri Saputra, M.Pd.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Aceh Barat Daya untuk tetap mengedepankan dialog, menjaga etika kelembagaan, serta menghindari konflik yang dapat berdampak pada terganggunya proses pendidikan.
Alumnus SMAN 4 Aceh Barat Daya itu menilai bahwa persoalan ini harus dijadikan momentum refleksi bersama untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kemajuan generasi masa depan Aceh Barat Daya.
“Pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukanlah kepentingan kelompok atau individu, melainkan masa depan anak-anak kita,” tutup Hendri.
Sebelumnya, sebanyak 17 dari 21 Kepala SMA, SMK, SLB, dan pengawas sekolah di Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan konferensi pers di salah satu warkop mengajukan mosi tak percaya kepada Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) wilayah kabupaten setempat, Irma Suryani.
Dalam keterangannya, mereka menilai, Kacabdisdik Abdya tidak lagi menciptakan suasana profesional, kondusif, dan berkeadilan dengan intervensi sehingga banyak persoalan di lapangan tidak terselesaikan dengan baik dan justru menimbulkan keresahan.
