Wartanusa.id – Langsa | Aroma dugaan korupsi mulai tercium di Pemerintahan Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Disinyalir terjadi penyalahgunaan anggaran dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
Hal ini diungkapkan salah seorang warga Alue Pineung yang minta disembunyikan identitasnya kepada wartawan. Senin malam (14/12).
Dari data dan informasi yang diperoleh wartanusa.id terdapat nama yang diduga merupakan sanak saudara (keluarga dekat) Gechik setempat atas nama Z (25) yang merupakan menantu Gechik.
Selain itu, sekira bulan November 2020 lalu sejumlah perangkat desa juga ada melakukan perjalanan tamasya ke Padang, Sumatera Barat.
Disinyalir menggunakan dana desa sebesar Rp 100 juta yang baru dilakukan pencairan dengan memboyong 10 orang aparat gampong berdalih bimtek, kata sumber.
Lanjutnya, kemudian masih banyak lagi penyelewengan dana seperti pembayaran honor fiktif karena ada perangkat gampong yang tidak masuk kerja namun upahnya dibayarkan.
Sementara itu, Gechik Alue Pineung, Zulkifli OK yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/12) mengatakan benar ada menantunya menerima BLT-DD.
Namun, Zulkifli berdalih bahwa dibenarkannya hal tersebut karena tidak ada larangan yang mengatur.
“BLT DD itu diberikan kepada warga yang terdampak penghasilannya terhadap covid-19. Bukan hanya kepada masyarakat miskin,” katanya.
Terkait penyelewengan dana untuk tamasya ke Padang, Sumatera Barat berdalih bimtek. Zulfikli mengaku benar ada melakukan perjalanan tersebut.
Dalam hal ini Zulkifli juga membantah penyelewengan tersebut. “Lon na peng, tapi ken ureung kaya, menyoe jalan-jalan habeh peng 50 sape ken sombong, harta allah,” ucapnya dalam bahasa Aceh.
Artinya, “Saya ada uang, tapi bukan orang kaya, kalau jalan-jalan habis uang 50 saja bukan sombong, harta Allah.”
“Jadi tidak ada kaitannya dengan dana desa tersebut dan saya siap untuk diperiksa,” bantahnya.
“Sekali lagi saya sampaikan, tidak benar kami berangkat ke Padang menggunakan dana desa, kami pergi menggunakan dana pribadi,” pungkas Gechik.
Mengenai honor fiktif yang dibayarkan kepada perangkat desa yang tidak masuk kerja, Zulkifli membenarkan.
“Banyak hampir semua ga ada kerja, yang ada kerja paling 4 sampai 5 orang saja, semua gampong pun gitu,” katanya.
Bukan hanya gaji, honor lain juga diterima walaupun ada perangkat yang tidak pernah masuk kantor.
Menyikapi hal tersebut, Zulkifli tak bisa mengambil sikap karena memang perangkat tersebut dibentuk atas peraturan.
“Bahkan, yang lebih parah saat ini hampir semua perangkat sudah ambil uang Bank sehingga sudah terikat uang Bank, bagaimana mau dikeluarkan,” tutupnya.
