Iskandar Sitorus ketua aspemo

Sengkarut Pers Media Online, ini 4 Kaleidoskop ASPEMO Tahun 2018

Wartanusa.id – Keberadaan Media Pers berbasis online yang semakin menjamur dan menjelma basis media informasi bagi masyarakat, tidak dibarengi dengan penguatan perundang-undangan yang mengaturnya. Selama ini para pemangku kebijakan masih menganggap media online sebagai media massa yang benar-benar berbeda dengan media massa pada umumnya. Padahal perbedaan utamanya hanya ada platform. Media online sekadar memindahkan berita dari kertas menjadi paperless.

Hal itu yang menjadi kritik Iskandar Sitorus, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (24/12/2017). Menurutnya, secara garis besar, Dewan Pers (DP) sebagai organisasi induk pers Indonesia, masih menaruh kecurigaan tanpa dasar pada media online. Kecurigaan tersebut seakan mengikat media online yang pada aplikasinya malah menafikan kebebasan pers.

Apa saja sanggahan Bang Is, sapaan akrab Iskandar Sitorus, terhadap regulasi yang mengatur media online selama ini? Berikut tiga hal tersebut, sekaligus menjadi catatan akhir tahun agar segera diperbaiki untuk tahun depan.

  1. Media Online adalah Media Komunikasi, bukan Badan Usaha

Beberapa waktu lalu Dewan Pers membuat regulasi yang mengharuskan media online bernaung di bawah payung Perseroan Terbatas (PT). Hal ini didasari atas keraguan Dewan Pers tentang bagaimana neraca keuangan media online tetap seimbang karena diimbangi dengan moda bisnis.

Pada sisi ini, apa yang diinginkan Dewan Pers memang realistis. Namun pada sisi lain hal ini bisa mengaburkan tujuan awal lembaga pers sebagai media komunikasi massa. Jika Dewan Pers terlalu memaksa untuk menjadikan media online sebagai PT, tentu akan terjadi distorsi secara sistemik dan perlahan-lahan.

Menurut Bang Is, ASPEMO sebagai subjek hukum seperti aturan Pasal 6 butir A sampai E, berniat kuat melaksanakan peran lembaga pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan. Hal itu dilakukan dengan menghadirkan berita yang tepat, akurat dan benar.

Lanjutnya, “Bab IV Pasal 9 butir 1 dan 2 menyebut, setiap warga Negara Indonesia dan Negara berhak mendirikan perusahaan pers berbentuk badan hukum Indonesia.”

Bang Is hendak menyatakan, bahwa  kebebasan pers bisa berarti juga dalam bagaimana ia bertujuan yang jelas untuk penyediaan informasi. Setiap perusahaan pers bisa berdiri dengan bebas, tanpa harus terkungkung aturan untuk menjadi PT.

  1. Media Online Punya Cara Beragam Menyejahterakan Wartawan dan Karyawan Pers

Dalam regulasi yang diterbitkan Dewan Pers, pada Pasal 10 mensyaratkan perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lain.

“Kami tetap akan berupaya,” tegas Bang Is optimis. Menurutnya, media online memiliki peluang ekonomi yang lebih besar dan beragam. Ada banyak cara untuk meraupp keuntungan, baik lewat kerjasama iklan atau lewat klik per view. Sehingga untuk masalah kesejahteraan orang-orang yang bernaung di dalamnya sangat dimungkinkan. Tak perlu ada regulasi ketat untuk hal itu.

Tak lupa pula Bang Is mengritik Pasal 12 yang menyebut perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.

Bagi Bang Is, “Tampilan di layar tentu berbeda satu dengan yang lain, namun esensinya sama dengan aturan UU Pers.” Jika pencantuman nama dan penanggung jawab diwajibkan, maka perlu pula penyeragaman tampilan pada layar. Hal tersebut sangat mustahil mengingat banyaknya pilihan design website.

  1. Beda Mendata, Beda Verifikasi

Bang Is menilai terdapat usaha tak langsung dari Dewan Pers untuk mengontrol penuh media online lewat Pasal 15 ayat 2. Ayat tersebut menyebutkan Dewan Pers berhak melakukan pengkajian, mengawasi dan menetapkan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, serta mendata perusahaan pers.

“Lihatlah, mereka mendengungkan verifikasi perusahaan pers, padahal seharusnya hanya mendata. Berbeda jauh arti mendata dengan verifikasi. Kami tidak paham, mereka paham UU atau ada ‘pemahaman’ yang lain,” papar Bang Is.

Akibat regulasi ini, perusahaan pers menjadi bulan-bulanan politik. Di berbagai daerah di Indonesia, beberapa kantor perwakilan BPK RI dan Pemda mendalihkan verifikasi sebagai sebuah persyaratan jikalau perusahaan pers akan bekerjasama/mendapatkan iklan dari uang Negara.

“Institusi lain menjadi mesin pembunuh perusahaan pers akibat ulah Dewan Pers. Tragis,” keluh Bang Is.

  1. Regulasi Media Online, Libatkan Perusahaan Media Online

Sengkarut pers media online bisa disimpulkan berasal dari ketidakmampuan Dewan Pers untuk menganalisis dan memahami bagaimana kerja media online, yang lebih variatif dan tidak kaku sebagaimana media massa pada umumnya.

Maka sudah saatnya setiap regulasi menyangkut pers media online juga melibatkan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya agar tak ada pihak yang merasa dirugikan dengan regulasi yang ada.

“Semoga dunia pers  ke depannya bisa disentuh Presiden RI Joko Widodo,” tutup Bang Is. Selain untuk tujuan harmonisasi dalam tubuh pers Indonesia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *