Gadjah Puteh Yakin Pengadaan Tanah Lokasi Rumah Nelayan Langsa Mark Up

Gadjah Puteh Yakin Pengadaan Tanah Lokasi Rumah Nelayan Langsa Mark Up

Langsa | Tanah yang dibebaskan oleh Pemko Langsa untuk rencana pembangunan perumahan nelayan yang terletak di gampong Sungai Lung (red- disebut di gampong Kapa) kecamatan Langsa Timur dari saudara Sofyanto dinilai mark up dan merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Dikatakan oleh Sayed Zahirsyah Almahdaly selaku Direktur Lsm Gadjah Puteh, berdasarkan data data yang ada padanya dan hasil investaigasi serta keterangan dari pihak desa setempat bahwa telah terjadi kerugian besar yang mengakibatkan kerugian negara.

Sayed yang juga didampingi oleh Muslem, ketua Dpd Kibar ini merincikan bahwa harga tanah yang dibeli oleh Sofyanto saat itu sangat variatif antara 15 juta hingga 40 juta saja per hektar nya. Hingga jika diakumulasikan secara keseluruhan tanah-tanah warga yang dibeli saat itu tidak lebih berkisar rp. 500 juta saja.

Hal ini dibenarkan oleh saudara Yahya, mantan geuchik gampong Sungai Lung yang menjabat periode 2010-2016 dimana lokasi tanah itu berada. Yahya saat itu berstatus sebagai gechik gamping tersebut yang menandatangani akte jual beli tanah itu.

Bahkan menurutnya, setelah 6 tahun berlalu yaitu di 2019 ini harga tanah di wilayah itu pun baru mencapai harga 50 juta saja per hektar nya. Artinya harga yang dibeli oleh pemko Langsa saat itu dari Sofyanto terlalu tinggi alias mark up besar-besaran.

Ditambahkan Gechik Yahya, banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembebasan lahan ini, dimana terus terjadi konflik sosial masyarakat setempat tanpa ada solusi yang kongkrit oleh pemko dan pelaksana.

Fakta ini dikuatkan dengan surat permohonan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk kerugian yang disampaikan oleh Kanwil BPN Aceh kepada Gubernur Aceh dengan nomor 41/PPT – LGS.I/II.300/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditantangani oleh saudara Mursil, SH senilai Rp. 7.050.094.000 miliar.

Hal ini semakin memperkuat adanya dugaan konspirasi untuk meggerogoti keuangan negara secara bersama-sama oleh pihak-pihak tertentu.

Ironinya, lantas hal ini begitu saja ditangani oleh pihak kejaksaan negeri Langsa tanpa pihak manapun yang menyampaikan laporan kepada kejaksaan, dan kemudian tidak tau mengapa pihak kejaksaan mengeluarkan negeri Langsa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor : PRINT -1136/N.1.14/Fd.1/09/2018 yang ditandatangi oleh Kajari Langsa an. R. IKA HAIKAL, SH, MH yang tidak diketahui ditujukan kepada pihak manapun.

Dalam SP3 nya kejaksaan hanya menyampaikan “Demi Keadilan” bahwa pekerjaan pengadaan tanah untuk pembangunan kampung nelayan gampong Kapa kec. Langsa Timur Kota Langsa yang bersumber dari dana OTSUS APBA tahun 2013 dengan nilai wajar karena tidak cukup bukti.

Tentu saja hal ini dinilai sangat bertentangan dengan fakta di lapangan dan dianggap sangat mencederai hukum.

Kembali disampaikan Sayed, bahwa pihaknya dan Kibar Aceh serta beberapa Lsm lainnya akan melaporkan secara resmi ke penegak hukum, bahkan nantinya Gadjah Puteh yang didukung beberapa lembaga lain akan melaporkan ke Jamwas Ri di Jakarta.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0