25 C
Jakarta
Wednesday, October 16, 2019

Atas Pemberitaan Lambatnya Proses E-KTP, DPRD Kota Pekanbaru Beri Tanggapan

Headline

Polres Sumedang Polda Jabar Adakan Aksi Simpatik Dalam Rangka Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas di Kampus Unpad Jatinangor

KAB. SUMEDANG, Wartanusa.id - Selasa (15/10/2019) siang, bertempat di Gerbang Lama Universitas Pajajaran (Unpad) Kec. Jatinangor Kab. Sumedang telah...

Kegiatan Pembinaan Dan Sosialisasi Audit Serta Inpeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar

Bandung, Wartanusa.id - Selasa (15/10/2019) telah dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi audit dan Inspeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar kepada...

Polres Ciamis Polda Jabar Bekuk Tersangka Korban Tindak pidana Pencurian Dan kekerasan

Ciamis, Wartanusa.id - Selasa 15/10/2019  kapolres Ciamis Polda Jabar AKBP Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. didampingi oleh Kasat...
- Advertisement -

Pekanbaru(08/7), Terkait dengan ramainya pemberitaan di media online lokal maupun nasional tentang lambannya proses penanganan pembuatan E-KTP yang dikeluhkan warga Marpoyan Damai Pekanbaru, Anggota Komisi lll DPRD Kota Pekanbaru Ferry Shandra Pardede SE, MPd. Memberikan tanggapan, ketika ditanyakan terkait pemberitaan mengenai sering habisnya blanko yang menjadi alasan lambatnya proses pembuatan E-KTP melalui pesan WhatsApp (WA).

Dia membenarkan bahwa emang lambatnya pembuatan E-KTP tersebut disebabkan oleh tidak sesuainya pengiriman blanko E-KTP dari Pemerintah Pusat, sedangkan permintaan masyarakat Pekanbaru atau Riau begitu tinggi untuk pembuatan E-KTP. “Ya, jumlah blanko E-KTP tidak sesuai yang dikirim dari pemerintah pusat, dengan permintaan pembuatan E-KTP yang tinggi masyarakat pekanbaru atau riau”Tuturnya singkat.

Terpisah terkait lambatnya pembuatan E-KTP. Ternyata E-KTP ini menjadi kontroversi dari awal, diwilayah tertentu di indonesia juga merasakan hal yang serupa, lamanya pembuatan E-KTP.

Apalagi dengan pemberitaan kasus megakorupsi E-KTP yang sedang ramai diberitakan media massa online maupun cetak dengan adanya dugaan penggelembungan dana sebesar Rp 2,3 triliun dalam anggaran proyek pengadaan KTP elektronik dan menyeret beberapa nama yang disebut sebut menerima uang anggaran E-KTP menjadi bertabur kontroversial dan kasus ini menjadi salah satu dampak lambatnya pembuatan E-KTP.

(Red/Denni France)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Polres Sumedang Polda Jabar Adakan Aksi Simpatik Dalam Rangka Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas di Kampus Unpad Jatinangor

KAB. SUMEDANG, Wartanusa.id - Selasa (15/10/2019) siang, bertempat di Gerbang Lama Universitas Pajajaran (Unpad) Kec. Jatinangor Kab. Sumedang telah...

Kegiatan Pembinaan Dan Sosialisasi Audit Serta Inpeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar

Bandung, Wartanusa.id - Selasa (15/10/2019) telah dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi audit dan Inspeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar kepada Tim Andalalin Kota/Kab jajaran Polda...

Polres Ciamis Polda Jabar Bekuk Tersangka Korban Tindak pidana Pencurian Dan kekerasan

Ciamis, Wartanusa.id - Selasa 15/10/2019  kapolres Ciamis Polda Jabar AKBP Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Riski Akbar, S.I.K.,...

Personil Polri Dan Alim Ulama Melakukan Itifikaf Juga Pesantren Kilat Di Masjid Al- Amman Polda Jabar

Bandung, wartanusa.id - Selasa 15/10/2019. pada hari Jumat sampai dengan minggu 11-13-2019, di Masjid Al Amman Mapolda Jabar telah dilaksanakan kegiatan Pesantren kilat dan...

Danrem 071/Wijayakusuma Tinjau Pelaksanaan pemeriksaan awal Calon Tamtama PK TNI AD

Banyumas – Komandan Korem 071/Wijayakusuma, Kolonel Kavaleri Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han., meninjau penyelenggaraan pemeriksaan awal calon Tamtama PK Gelombang II, Selasa (15/10/2019) di...
- Advertisement -

Berita Lainnya

- Advertisement -