Prof H Dailami Firdaus : Kenaikan BPJS Menambah Beban Rakyat

Prof H Dailami Firdaus : Kenaikan BPJS Menambah Beban Rakyat

JAKARTA, wartanusa.id - Keputusan Pemerintah menaikan iuran BPJS oleh kemenkeu sebagai solusi mengatasi defisit BPJS kesehatan sangatlah tidak tepat.

JAKARTA, wartanusa.id – Keputusan Pemerintah menaikan iuran BPJS oleh kemenkeu sebagai solusi mengatasi defisit BPJS kesehatan sangatlah tidak tepat. Seharusnya pemerintah dalam hal ini kemenkeu bisa memberikan solusi alternatif, tidak langsung memutuskan untuk menaikan iuran. Ujar Prof H Dailami Firdaus Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Kamis/29 Agustus 2019.

Menurut Bang Dailami, menaikkan premi BPJS Kesehatan dengan alasan defisitnya anggaran BPJS akibat banyaknya dana yang dikeluarkan untuk menjamin penyakit berat tidak menular seperti Jantung, ginjal, kanker, dan lain lain, sangat tidak masuk akal. Juga dikarenakan banyaknya peserta mandiri yang tidak membayar iuran. Setau saya, saya ada tim dari BPJS yang mendatangi warga untuk sosialisasi mengenai pembayaran ( Menagih ).

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Jadi otomatis peserta yang menunggak dapat terdeteksi ketika mereka menunjukan sebagai peserta JKN-KIS, dan peserta JKN-KIS baru bisa mengakses hak kesehatannya kembali, bila sudah membayarkan atau menyelesaikan tunggakan dan dendanya. Cetus Bang Dailami yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Kesehatan Indonesia ( Rekan Indonesia ).

Transparansi juga dong, belanja operasional rutin BPJS, jadi jangan rakyat terus yang ditekan, diperas dan disalahkan. Jangan hanya bisa mensosialisasikan Tag Line Gotong Royong kepada rakyat saja, sementara jajaran direksi dan dewas serta seluruh komponen di BPJS tidak ikut terlibat dalam konsep gotong royongnya.

Pemerintah jangan bersembunyi didalam kalimat mengambil “ Keputusan Tidak Popular “. Keputusan menaikan iuran ini pasti pasti tidak popular karena akan semakin memberatkan rakyat, apalagi seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN – KIS. Ditambah lagi masih banyak kendala dan keluhan para peserta BPJS, benahi dahulu pelayanan dan system diinternal BPJS nya, baru evaluasi mengenai iuran.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lihat dan fokus pada evaluasi sistem pembiayaan yang menggunakan sistem Indonesia CaseBase Group (INA CBGs), apakah sudah sesuai dan maksimal atau memang harus ada pembaruan dalam system pembiayaannya.

Karena “Selama masih menggunakan INA CBGs maka kemungkinan defisitnya BPJS akan masih terus berulang.

Pointnya bila perpres mengenai kenaikan iuran peserta jaminan kesehatan nasional ( JKN ) BPJS Kesehatan ini diterbitkan maka ini menjadi hadiah pahit oleh pemerintah bagi rakyat Indonesia dan makin merangsang keenganan masyarakat untuk membayar iuran apalagi naiknya hingga 100%. Jangan sampai Hak Kesehatan Rakyat menjadi Pajak Kesehatan Rakyat. Tutup Bang Dailami.

Kontributor  : AW

COMMENTS

close