26.2 C
Jakarta
Monday, October 14, 2019

Proses Gugatan Pilpres di MK, Akses Media Sosial Akan Dibatasi

Headline

Dahsyat..! Forum Komunikasi Mahasiswa Minang Se Kota Medan & DPP AMMI Gelar Silahturahmi : Mulya Koto Angkat Bicara

Medan - Forum Komunikasi Mahasiswa Minang se Kota Medan bersatu gelar silahturahmi bersama DPP - AMMI ( Dewan Pimpinan...

Dede Farhan Aulawi Lakukan Investigasi Kecelakaan Kerja di Industri Pengecoran Logam

Jakarta, Wartanusa.id - Industri pengecoran logam terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi – teknologi terbaru yang mampu menghasilkan kualitas yang...

Wapres Mahasiswa IAIN Langsa, Ahmad Fikri: Demokrasi di Indonesia Sudah Terpasung oleh Penguasa

Kota Langsa | Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Langsa Ahmad Fikry atau yang akrab disapa Apit kecewa atas batalnya acara...
- Advertisement -

JAKARTA — Pelaksana Tugas Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu menyatakan, belum ada keputusan soal pembatasan akses media sosial saat sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan, hal itu hanya akan diberlakukan dalam kondisi khusus.

“Pembatasan masih kondisional, yakni jika eskalasi berita hoaks dan hasutan meningkat sangat luar biasa disertai dengan kejadian di sekitar MK yang dapat membahayakan bangsa dan negara,” kata Ferdinand kepada Republika.co.id,Kamis (13/6).

Ferdinand mengatakan, Kominfo akan mengevaluasi kondisi saat sidang nanti. Jika situasi berjalan kondusif maka pembatasan tidak akan diberlakukan.

“Jika tidak ada eskalasi hoaks dan hasutan serta tidak ada peristiwa yang membahayakan keutuhan NKRI maka pemerintah tidak akan lakukan pembatasan akses internet,” ujarnya.

Dalam rangka menjawab protes sebagian masyarakat, Ferdinand menegaskan, pemerintah tidak akan memutus akses internet. Yang diberlakukan hanya pembatasan akses saja.

“Publik masih bisa berkomunikasi menggunakan fitur komunikasi yang lain, seperti teks, baik Whatsapp maupun SMS. Jadi tidak mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi,” ucap Ferdinand.

Jika nantinya diperlukan pembatasan media sosial, Ferdinand menyatakan, hal itu akan dilakukan sama seperti pembatasan pada 22-25 Mei yang lalu, saat kerusuhan pecah di depan kantor Bawaslu. Kominfo melakukan pembatasan akses terhadap fitur video dan gambar di beberapa media sosial, seperti Facebook dan Instagram, serta layanan pesan instan, seperti Whatsapp.

Sumber: Republika.com

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Dahsyat..! Forum Komunikasi Mahasiswa Minang Se Kota Medan & DPP AMMI Gelar Silahturahmi : Mulya Koto Angkat Bicara

Medan - Forum Komunikasi Mahasiswa Minang se Kota Medan bersatu gelar silahturahmi bersama DPP - AMMI ( Dewan Pimpinan...

Dede Farhan Aulawi Lakukan Investigasi Kecelakaan Kerja di Industri Pengecoran Logam

Jakarta, Wartanusa.id - Industri pengecoran logam terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi – teknologi terbaru yang mampu menghasilkan kualitas yang baik dengan harga yang kompetitif. Negara...

Wapres Mahasiswa IAIN Langsa, Ahmad Fikri: Demokrasi di Indonesia Sudah Terpasung oleh Penguasa

Kota Langsa | Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Langsa Ahmad Fikry atau yang akrab disapa Apit kecewa atas batalnya acara Seminar Nasional yang akan di...

Tasyakuran Kemenangan Kepala Desa Plelen, Ibu Siti Amri Alimatul Mulikhah

Jateng, Wartanusa.id - Berlangsungnya acara tasyakuran kades terpilih Siti Amri Alimatul Mulikhah yang biasa di sebut mbak (luk), di depan halaman kediaman Bos Ari...

LBH Pelita Umat Bersama Koalisi Advokat Muslim & Ulama Mengecam Penangkapan Sekjed PA 212

LBH Pelita Umat Bersama Koalisi Advokat Muslim dan Ulama mengecam terhadap penangkapan Ustadz Bernard Sekjed PA 212, Jakarta(13/10/2019). Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212, Bernard...
- Advertisement -

Berita Lainnya

- Advertisement -